Sudahkah Anda Memberi Kabar

Jumat, 30 April 2010

Kontrak Pelayanan (CITIZEN'S CHARTER) RSU Dr. Saiful Anwar Malang

Kontrak pelayanan atau lebih dikenal dengan Citizen’s Charter (CC) adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbeda dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini, yang menempatkan kepentingan pemerintah atau penyelenggara/penyedia pelayanan publik sebagai acuan utama dari praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Citizen’s Charter menempatkan kepentingan pengguna pelayanan publik yakni masyarakat sebagai unsur yang paling penting. Untuk mencapai maksud tersebut, Citizen’s Charter mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna pelayanan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna pelayanan, serta stakeholder. Kesepakatan ini nantinya akan menjadi dasar praktik penyelenggaraan pelayanan publik.
Melihat praktek pelayanan publik yang amburadul dan sangat birokrasi sentris, maka keberadaan Citizen’s Charter dirasakan perlu untuk memutus mata rantai kelambanan, ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan serta kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik itu. Disisi lain kemajuan yang dilakukan oleh RSU Saiful Anwar yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur terkualifikasi kelas A Pendidikan yang terakreditasi penuh serta mendapatkan sertifikat ISO Corporate 9001:2000 maka perlu kiranya RSU Dr. Saiful Anwar Malang untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mendasarkan kepada Citizen’s Charter

Mengapa Citizens’ Charter Diperlukan Di RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
1. Untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan.
2. Untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan;
3. Untuk mempermudah pengguna layanan, warga, dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan.
4. Untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan;
5. Untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan spirasi pengguna laya dan stakeholder lainnya.

Apakah Tujuan Pelembagaan Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
Tujuan CC adalah membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif (kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat), transparan (semua spek pelayanan yakni jenis, prosedur, waktu, biaya dan cara pelayanan, dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna layanan), dan akuntabel (aspek pelayanan dan konteks penyelenggaraannya dinilai baik oleh pengguna layanan).

Apakah Manfaat Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
Bagi pengguna layanan adalah :
1. Bagi pengguna layanan memberikan jaminan bahwa pelayanan publik akan menjadi lebih responsif transparan dan akuntabel.
2. Bagi pengguna layanan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pelayanan dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan;
3. Bagi pengguna layanan menghargai martabat dan kedudukan pengguna layanan sebagai warga yang berdaulat;
4. Bagi Penyedia Layanan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan;
5. Bagi Penyedia Layanan membantu memahami kebutuhan dan aspirasi warga, serta stakeholders mengenai penyelenggaraan pelayanan publik ;
6. Bagi Penyedia Layanan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua, termasuk warga dan pengguna layanan.

Hak dan Kewajiban dalam Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang
Pengguna Layanan mempunyai hak untuk:
1. Mendapatkari pelayanan yang berkualltas sesual dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesual standar pelayanan yang berlaku di RSU Dr Saiful Anwar Malang
2. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi seIengkap-engkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur daam pelayanan Ruman Sakit.
3. Memberikan saran untuk perbatkan pelayanan Rumah Sakit.
4. Mendapatkan peayanan yang tidak dskriminatif, santun, bersahabat dan ramah.
5. Memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesual standar pelayanan yang telah ditetapkan.
6. Menyampaikan pengaduan kepada Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau Komisi Pelayanan Publik untuk mendapatkan penyelesaian.
7. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang bertaku.
Pengguna Layanan mempunyai kewajiban untuk:
1. Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr Saiful Anwar Malang
2. Memberikan kepada Rumah Sakit informasi yang benar dan lengkap tentang identtas Pengguna Layanan
3. Membenkan dokumen I informasi medis yang diminta secara jujur, benar, tengkap serta sesual dengan permintaan dokter.
4. Memberitahu kepada Rumah Sakit apabila Pengguna Layanan tidak dapat menepati waktu kontrol pada waktu yang telah ditetapkan.
5. Bersikap sopan kepada staf Rumah Sakit.
Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk:
1. Memberikan informasi pelayanan yang akan Pengguna Layanan terima secar jelas dan informatif kepada Pengguna Layanan.
2. Melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan.
3. Menegur penenma Iayanan yang tidak mentaati peraturan atau ketentuan yang beriaku di RSU Dr Saiful Anwar Mafang.
Rumah Sakit mempunyai Hak untuk:
1. Membuat peraturan yang berlaku di RSU Dr. Saiful Anwar Malang sesuai etika profesi, standar profesi dan standar pelayanan kesehatan.
2. Memperoeh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, hak dan kewajibannya.
3. Menerima pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah Rumah Sakit berikan kepada Pengguna Layanan.

Peran Serta Masyarakat dalam Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang
1. Masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seIuas-uasnya oleh Rumah Sakit untuk berperan serta daam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dirnaksud pada poin (1) dilakukan dengan cara:
a. Berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan publik;
b. Meningkatkan kemandinan, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalarn penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr Saiful Anwar Malang;
c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Maang;
d. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam peny&enggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang;
e. Memberikan saran dan atau pendapat dalam rangka peningkatan mutu penyeenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Ariwar Malang;
f. Menyampaikan informasi dan atati memperoleh informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang.

Bagi siapa saja yang mengakses pelayanan kesehatan dan merasa tidak puas dalam mendapatkan pelayanan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang sesuai dengan apa yang ada dalam Citizen’s Charter dapat melakukan pengaduan complain center atau loket pengaduan Citizen’s Charter di RSU Dr. Saiful Anwar Malang, INSPIRE Indonesia, PT. Askes, PT. Jamsostek, Jawa Pos Radar Malang, Komisi Pelayanan Publik jawa Timur. Telp 0341362101 extensi 1014 atau 1082 atau SMS: 081 555 714 400
READ MORE >>

Senin, 26 April 2010

Akses Publik Atas Informasi RAPBS


Penulis: Hevi Suhnedi
INSPIRE INDONESIA

Berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ruang lingkup kebijakan ini, meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS). (Depdiknas, 2006)

Berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ruang lingkup kebijakan ini, meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS). (Depdiknas, 2006).
Kebijakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik 2005-2009, pada dasarnya merupakan sebuah upaya mendorong terwujudnya good and clean Governance di wilayah kerja Departemen Pendidikan Nasional. Sebagaimana diketahui, hasil analisis yang dilakukan oleh Depdiknas berkaitan dengan maraknya isu KKN dan berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jendral sejak tahun 1997 sampai tahun 2004, di Departemen Pendidikan Nasional juga terindikasi adanya penyimpangan terhadap sumber dana pembangunan yaitu sebanyak 8.817 temuan/kasus.
Selain temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jendral, persoalan KKN di tingkat juga menjadi fokus pemberitaan di beberapa media masa, seperti “pelaksanaan MBS rawan korupsi” (suara pembaharuan, 1/12/03), “ hasil temuan ICW, MBS Ciptakan Model Korupsi Baru” (Media Indonesia, 11/11/03), “ Korupsi Di Sekolah Semakin Merebak” (Tempo Interaktif, 24/10/03), “ Manajemen Berbasis Sekolah Buka Peluang Punguntan Liar” (Sinar Harapan, 3/11/03), “MBS Mengalami Kebocoran Dana” (Pikiran Rakyat, 28/10/03). (Hadiyanto, 2004).
Sementara persoalan rendahnya kapasitas sekolah dalam mengimplementasikan MBS masih jauh dari harapan. Sebagaimana hasil studi pada 60 sekolah sasaran program Indonesia Auastralia Program Basic Education (IAPBE) di 3 Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2006 ditemukan fakta bahwa 66,67% sekolah belum menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS), 100% sekolah telah menyusun RAPBS. Semetara itu hasil dari wawancara dengan stakeholder di sekolah sasaran ditemukan kendala-kendala dalam pengembangan RPS sekolah yakni masih kuatnya dominasi kepala sekolah dalam penyusunan RPS sekolah, RPS yang disusun lebih dikendalikan keinginan daripada kebutuhan, adanya kekliruan prioritas, dan masih menonjolnya orientasi sapras daripada akademik. (Cahyono,dkk 2006).
Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah sampai dengan tahun anggaran 2006 kondisi faktual Komite Sekolah menunjukkan beberapa kenyataan antara lain, yaitu (1). Banyak Komite Sekolah yang dibentuk secara instan, bahkan ada yang hanya ditunjuk oleh kepala sekolahnya. Jadi proses pembentukannya pada umumnya hanya untuk memenuhi aturan dalam penerimaan subsidi; (2). Ada beberapa Komite Sekolah yang belum dapat menyusun AD dan ART dan (3). Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, beberapa Komite Sekolah ada yang lebih menekankan peran pengawasan sosial ketimbang melakukan ketiga peran yang lain.
Berdasarkan temuan-temuan studi serta kebijakan strategis Departemen pendidikan Nasional 2005-2009, maka dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan ( di tingkat sekolah ) yang transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diperlukan sebuah langkah-langkah strategis, diantaranya pentingnya penguatan akses publik atas informasi mengenai manajemen anggaran sekolah (RAPBS).
Penguatan akses publik atas informasi manajemen anggaran sekolah tentunya memainkan peranan penting dalam kontek pengelolaan anggaran sekolah (RAPBS) yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Menurut Krina (2003), untuk menjamin adanya prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, keterbukaan informasi bagi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya. Setidaknya menurut Hasbullah (2006) ada tiga hal pokok persoalan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu (1) financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) buggeting, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (3) accountability, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Adanya akses publik atas informasi khususnya dalam kontek manajemen pembiayaan pendidikan tentunya memiliki makna strategis, karena dengan adanya kemudahan akses publik atas informasi maka akubtabilitas, transparansi dan partisipasi publik terhadap pengelolaan pendanaan pendidikan akan lebih memiliki makna.Menurut Zein (2006) dalam Zulkarnain, dkk (2006) menyatakan, bahwa terpenuhinya hak atas pendidikan hanya dapat terwujud jika secara bersamaan hak atas informasi sebagaimana dimuat dalam pasal 17 Konvensi hak-hak anak juga diwujudkan, hal tersebut menurutnya dapat dilihat pada komentar umum No.1, yang diadopsi Komite Hak-hak Anak tahun 2001.
Dengan demikian Hak atas informasi memainkan peranan penting dalam penyebarluasan berbagai nilai-nilai sosial yang penting tidak terkecuali di bidang pendidikan. Informasi adalah landasan penting bagi demokrasi, Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus piranti penting dalam pemberantasan korupsi dan akuntabilitas demokratis. Jalur informasi yang lancar dan bersifat dua arah akan menjadi pijakan dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang sehat.
Tersedianya akses publik terhadap informasi RAPBS tentunya sangat relevan dengan salah satu kebijakan Depdiknas 2005-2009 yaitu berkenaan dengan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Setidaknya harapan tersedianya akses publik terhadap informasi kenerja pendidikan pada tahun 2009 dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
READ MORE >>

Minggu, 25 April 2010

Pro Poor Budget: Melawan Sekularisasi Dalam Proses Penyusunan APBD


Penulis : Sopanah, MSi




Jangan Cerita Soal Kemakmuran
Sebab kemakmuran hanya untuk si anjing Tuan Polan
Lihat di sana Si Urip Meratap di atas marmer direktur murtad
Lihat di sana si Icih sedih di ranjang empuk waktu majiannya menindih
Lihat disana parade penganggur yang tampak murung di tepi kubur
Lihat disana antrian pencuri yang timbul sebab nasinya dicuri
Jangan bicara soal runtuhnya moral
Mari bicara tentang harga diri yang tak ada arti
Atau tentang tanggung jawab yang kini dianggap sepi
(Iwan Fals, “Jangan Bicara”

ABSTRAK
Siapa pihak yang paling berkuasa untuk menentukan anggaran? Pengalaman, riset dan diskusi serta berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekutif (birokrasi) banyak berkuasa. Legislatif sebagai representasi perwakilan rakyat yang semestinya mempunyai banyak peran ternyata lebih mengutamakan kepentingan individu maupun kelompoknya. Akibatnya APBD yang mestinya menjadi hak rakyat karena bersumber dari rakyat dalam realitasnya mengabaikan kepentingan rakyat. Hal ini juga diperparah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang mekanisme proses penyusunan APBD yang mengalami berbagai distorsi sehingga menyebabkan terjadinya sekularisasi dalam proses penyusunan APBD. Tulisan ini juga menawarkan konsep penyusunan APBD yang berbasis masyarakat miskin (pro poor buget) yang dianggap tidak sekuler karena membela kepentingan masyarakat miskin.


A. PENGANTAR
Berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa di hampir seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia adalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kekurangan gizi, penyakit menular dan penyakit sosial, kerusakan lingkungan, serta bencana alam. Sukardi (2009) menyatakan bahwa dalam pandangan ilmu, fenomena tersebut menunjukkan tentang adanya sesuatu yang salah dari manusia dalam melestarikan kehidupannya, baik secara individu, sosial, maupun dalam konteks negara. Sebagaimana diketahui kedaulatan bukan hanya ditentukan oleh pengakuan oleh negara lain, tetapi juga oleh adanya sistem administrasi pemerintahan (public administration) dan manajemen pemerintahan (public management) yang baik.
Tuntutan terhadap sistem administrasi dan manajemen pemerintahan yang baik diawali dengan terjadinya reformasi yang melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Sopanah, 2004). Dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mekanisme partisipasi penganggaran sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 serta melalui Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ yang inti dari keempat peraturaan tersebut adalah mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Achmadi dkk (2002) menegaskan, bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan Sisk (2002).
Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002;70). Selain partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip lain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas juga harus diperhatikan. Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian Sopanah (2003) partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil bahkan hampir tidak ada, padahal partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Hasil penelitian Prasetyo (2003) di Kota Malang juga menunjukkan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih dalam tahap tokenisme melalui tahapan penentraman, penginformasian dan konsultasi. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Sopanah dan Wahyudi (2004) di Kota Malang menunjukkan hasil bahwa keterlibatan rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran masih sangat kecil (5%) sehingga sangat memungkinkan terjadinya distorsi pada saat penyusunan anggaran. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD juga mengalami berbagai distorsi diantaranya: 1) Proses penyusunan APBD Tahun 2005 Kota Malang banyak mengalami ketidaksesuaian dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak partisipatif, dan sulit diakses oleh publik. 2) Terjadinya distorsi dalam proses penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2005 (Sopanah dan Wahyudi & 2005b). Sementara itu Ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan APBD di Kota Malang adalah: 1) Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD. 2) Mekanisme Musrenbang yang ditempuh hanya sekedar formalitas. 3) Kepedulian (kesadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah masih relatif kecil (Sopanah dan Wahyudi 2005a).
Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD sehingga menyebabkan APBD yang semestinya hak rakyat ternyata lebih banyak menguntungkan birokrasi (para penguasa) menurut hemat penulis adalah salah satu bentuk sekularisasi akuntansi (APBD). Sekularisasi menurut Glasner (1992, 65) bersandarkan pada gagasan positivisme dari Comte, yang menekankan pengetahuan semata-mata pada observasi empiris terhadap data yang dapat diindera. Secara empiris hasil-hasil riset telah membuktikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Faktanya, dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih rendah sehingga program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat sangat minim didanai dalam APBD. Padahal APBD bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari rakyat.
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang mekanisme proses penyusunan APBD yang mengalami berbagai distorsi sehingga menyebabkan terjadinya sekularisasi dalam proses penyusunan APBD yang berdampak pada terabaikannya kepentingan masyarakat. Tulisan ini juga menawarkan konsep penyusunan APBD yang berbasis masyarakat miskin (pro poor buget) yang dianggap tidak sekuler karena membela kepentingan masyarakat miskin.

B. PENGERTIAN SEKULARISASI
Dalam Kamus Filsafat istilah sekular diartikan sebagai bersifat temporal, duniawi, berkaitan dengan benda-benda yang tidak dianggap sakral, jauh dari muatan keagamaan, dan tidak rohani. Sekular diadopsi dari kata latin “seaculum”, yang mempunyai arti dua konotasi waktu dan lokasi: yakni waktu menunjukkan masa sekarang, sedang loksi menunnjuk kepada pengertian dunia. Istilah sekular sudah di kenal oleh golongan agamawan atau cendikiawan sejak puluhan tahun yang lalu. Tidak terkecuali Islam, agam Islam juga mempunyai pemahaman sendiri terkait dengan sekular, walau porsi pemahaman serta pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan orang barat (Kristen).
Awal kemunculan paham sekular adalah dari kalangan barat yang mengalami masa pahit (zaman kegelapan). Pada saat itu gereja mendominasi semua hal yang berkaitan dengan masyarakat baik dari sektor ekonomi, budaya, politik dll. Mereka juga mengklaim sebagai institusi resmi wakil Tuhan dimuka bumi ini. Bersamaan dengan itulah gereja memanfaatkan kekuatannya melakukan tindakan brutal yang tidak manusiawi. Berangakat dari itulah para cendikiawan, masyarakat pada umumnya ingin melepaskan diri dari belenggu gereja yang secara tidak langsung menentang ajaran agama Kristen.
Sekularisasi didefinisikan pembebasan manusia, pembebasan dari agama, metafisika. Menurut paham sekularisasi, manusia harus terlepas dari pengertian relegius-semu . Sekularisasi tidak hanya melingkupi aspek-aspek kehidupan sosial dan politik, namun juga menjalar keranah kultural. Jadi, paham sekularisme intinya adalah pemisahan agama dari kehidupan. Dari doktrin ini melahirkan ide liberalisme yakni kebebasan: kebebasan beragama “freedom of believe” kebebasan berpendapat freedom of opinion” kebebasan kepemilikan “freedom of ownership” dan kebebasan berperilaku atau berekspresi “personal freedom”, pluralisme, relativitas kebenaran, dan sebagainya.
Sekularisasi sering dipakai sebagai suatu konsep ideologis yang sarat dengan konotasi yang membingungkan, terkadang positif dan terkadang negatif. Dalam lingkungan yang anti agama dan progresif, istilah itu telah menjadi simbol pembebasan manusia modern dari kendali religius, sementara dalam lingkungan yang berkaitan dengan gereja-gereja tradisional istilah itu dikecam sebagai de-kristianisasi, de-religiusiti dan semacamnya. Kedua perspektif yang bermakna ideologis ini, yang di dalamnya fenomena-fenomena tampak dengan indeks-indeks nilai yang berlawanan bisa diamati secara seksama dalam karya para sosiolog agama yang diilhami oleh titik pandang Marxis dan Kristen.
Kericuhan ideologis tersebut, menimbulkan suatu gagasan untuk meninggalkan istilah sekularisasi, karena dianggap rancu atau bahkan tanpa makna sama sekali. Ini dapat dilihat dalam kritik-kritik yang dilontarkan oleh Peter E. Glasner (1992) dalam buku Sosiologi Sekularisasi, sebuah kritik konsep. Akan tetapi menurut Berger, sekularisasi mengandung arti penting dalam perkembangan dan pergeseran paradigma dalam perilaku masyarakat Barat modern.
Sekularisasi sebagaimana dinyatakan Nurcholis Madjid tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme adalah istilah untuk sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang tertutup, yang berfungsi mirip agama . Sekularisasi dimaksudkan sebagai suatu proses yang dipakai untuk mengalihkan sektor-sektor masyarakat dan budaya dari dominasi lembaga-lembaga serta simbol-simbol religius. Sekularisasi adalah bentuk perkembangan yang membebaskan (liberating development). Proses pembebasan ini diperlukan umat Islam karena akibat perjalanan agamanya, mereka tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami itu, yakni mana yang transendental dan mana yang temporal. Oleh karena itu, sekularisasi menjadi suatu keharusan bagi umat Islam.
Dalam pandangan Cak Nur, sekularisasi memperoleh maknanya dalam desakralisasi segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat ilahiyah (transendental), sehingga sekularisasi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya. Dalam artian ini, konsep sekularisasi digunakan untuk membedakan bukan untuk memisahkan persoalan duniawi dan ukhrowi.


C. PROSES SEKULARISASI
Sebagai fenomena sosial, sekularisasi akan senantiasa muncul dalam keanekaragaman perilaku masyarakat dengan latar belakang yang beragam pula. Untuk itulah proses sekularisasi juga akan memiliki berbagai wajah, sesuai dengan kultur dan sistem sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Penelitian tentang proses sekularisasi telah banyak dilakukan diantaranya oleh Glasner (1992) yang mengidentifikasi proses sekularisasi menjadi tiga basis yaitu basis institusional, basis normatif, dan basis kognitif.
Basis institusional menjelaskan aspek mitos sosial proses sekularisasi dimana definisi religi yang dipergunakan berakar dalam lingkup institusional yang terdiri dari kejatuhan (decline), rutinisasi, diferensiasi dan keterlepasan. Kejatuhan diukur berdasarkan indeks tertentu seperti sekularisasi Sabbath contohnya adalah olahraga dan hiburan, keyakinan pada Bibel. Sekularisasi dianggap sebagai jatuhnya religi dalam masyarakat, dan menjadi sasaran digunakannya secara konvensional dan membenarkan statusnya sebagai suatu mitos sosial.
Istilah Rutinisasi diberikan kepada bentuk sekularisasi yang didasarkan atas dikotomi fundamental gereja-sekte Weber-Troeltsch. Dikotomi ini memberikan suatu kontinum ideal tipikal untuk menganalisasi organisasi religius. Milton membedakan gereja kedalam 6 langkah yaitu gereja universal, eklesia, gereja kelas (denomenasi), sekte yang mantap, sekte dan kultus. Keenam klasifiaksi ini membentuk suatu kontinum yang didasarkan pada dua kriteria yaitu tingkat keinsklusifan para anggota masyarakat dan tingkat perhatian kepada fungsi integrasi sosial.
Proses sekularisasi diferensiasi merupakan kritik tidak langsung terhadap tesis kejatuhan dan rutinisasi. Argumen Parson menyatakan bahwa proses sekularisasi seharusnya dipahami sebagai suatu tendensi yang memberi religi suatu kedudukan yang harus di tentukan kembali dalam suasana sosial dan tidak sebagai eliminasi organisasi religi. Diferensiasi struktural mempunyai dua aspek perkembangan organisasi yang pluralistik dan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Proses sekularisasi dipandang sebagai perubahan dari kendali eklesiastik menuju administrasi publik dalam segala aspek kehidupan sosial. Aspek keterlepasan berusaha melepaskan aspek-aspek kunci kehidupan sosial dan untuk membebaskan mereka dari pengawasan religius.
Basis normatif menjelaskan aspek-aspek substantif mitos-mitos suatu proses sekularisasi yang berakar dalam lingkungan normatif. Bagian ini meliputi generalisasi, transformasi, desakralisasi dan sekularitas. Proses generalisasi dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipegangi secara bersamaan oleh masyarakat. Sekularisasi pada tingkat kolekifitas struktur tidak berarti tiadanya orientasi religius dalam beberapa tingkat norma dan nilai. Transformasi sekularisasi unsur utamanya terletak pada pembebasan kapitalisme dari kendali etis. Etika ini membalik sikap rasional yang tradisional kearah perolehan uang, mengenai pemuasan terhadap kebutuhan material.
Proses sekularisasi desakralisasi berkaitan dengan bertambahkan persoalan kefaktaan masyarakat modern. Sosiolog Comte mendasarkan pengetahuan dunia berdasarkan obeservasi empiris terhadap data yang dapat di indera (positivis). Bentuk-bentuk sekularisasi berakar dalam “ideologi kemajuan“ yang potensial yang telah mengangkat mereka kemitos-mitos sosial.
Basis kognitif dipusatkan pada dua jenis proses yaitu segmentasi dan sekularisasi. Menurut Luckman dalam masyarakat yang relatif sederhana “para individu banyak menginternalisasikan kultur yang relatif homogen“ sedangkan dalam masyarakat kompleks justru institusi spesialisasi terbentuk. Dalam masyarakat tersebut tidak akan tingkat pertentangan yang tinggi antara model “resmi“ religi dan sistem signifikansi yang luhur dan subjektif. Sekularisasi dalam fasenya yang awal tidaklah merupakan suatu proses yang dengan mudah menggusur nilai-nilai sakral tradisional. Pembedaan yang terlalu sering dilakukan dalam sosiologi religi adalah pembedaan yang memisahkan yang sakral dari yang sekular atau yang profan. Religi pada dasarnya adalah ritualistik, didasarkan atas tradisi, dan dihubungkan kepada penguatan perasaan komunalitas dan harmoni. Proses sekularisasi juga dipandang sebagai bagian dari tiga kecenderungan pokok perubahan sosial yang saling berhubungan: urbanisasi, industrialisasi dan modernisasi.
Selain pandangan Glasner (1992) yang mengidentifikasi proses sekularisasi menjadi tiga basis yaitu basis institusional, basis normatif, dan basis kognitif, beberapa sosiolog diantaranya Berger, Wilson dan Luckman memberikan pandangan yang berbeda tentang proses sekularisasi. Berger memandang bahwa proses sekularisasi dimulai dari gerakan protestanisme yang kemudian melahirkan budaya modern yang dianggap sekuler. Menurut pandangan protestanisme hubungan manusia dengan yang keramat menjadi suatu saluran yang sangat sempit yang disebutnya kalam Tuhan. Gerakan protestanisme ini pada awalnya haruslah dilihat sebagai kekecewaan atas perilaku dan kebijakan-kebijakan gereja yang telah memanfaatkan tradisi keagamaan untuk kepentingan-kepentingan gereja dan juga kepentingan penguasa. Protestanisme merupakan suatu tradisi agama yang menemukan keberaniannya mengembalikan sarana-sarana penelitian empiris ke tempatnya semula dimana prinsip protestan adalah menghakimi setiap realitas religius maupun kultural, termasuk agama dan kebudayaan yang menamakan dirinya protestan’.
Sekularisasi dibagi menjadi dua bagian, sekularisasi subjektif (sekularisasi kesadaran) dan sekularisasi objektif (sekularisasi sosio-kultural). Sekularisasi kesadaran dalam pandangan masyarakat modern dapat dilihat dalam ‘krisis penalaran’ dalam pemahaman tentang agama. Sekularisasi telah mengakibatkan suatu keruntuhan penalaran pada definisi religius tradisional tentang realitas. Manifestasi dari sekularisasi pada tingkat kesadaran ini memiliki padanannya pada tingkat sosio kultural (sekularisasi objektif), secara objektif manusia sehari-hari cenderung menjadi tidak pasti, terutama dalam keagamaan. Secara subjektif manusia sehari-hari cenderung menjadi tidak pasti terutama dalam hal keagamaan. Sedangkan secara objektif, manusia sehari-hari berhadapan dengan berbagai pelaku religius dan pelaku lainnya yang bersaing untuk mendapatkan perhatian atau untuk memaksanya patuh, sehingga dari sini kemudian muncullah apa yang sering disebut dengan pluralisme.
Sementara sekularisasi dalam pandangan Wilson berawal dari pemberontakan atas legitimasi institusi gereja terhadap institusi-institusi lain yang berkembang dalam masyarakat. Makna menyeluruh dari proses sekularisasi adalah bahwa masyarakat tidak memiliki nilai-nilai yang berasal dari prakonsepsi agama tertentu yang kemudian menjadi landasan bagi organisasi sosial dan tindakan sosial. Melainkan bahwa agama ekumenis, sebagaimana terjadi di Amerika, semata-mata mencerminkan nilai-nilai yang berakar dalam organisasi sosial itu sendiri. Berkembangnya keanekaragaman dalam masyarakat telah merusak dominasi agama dan mengakibatkan fungsi-fungsi agama tersebut menjadi tersebar. Berkurangnya keanekaragaman tidak pula mempertahankan agama pada fungsinya semula, dan tidak mengembalikan fungsi-fungsi yang sebelumnya dimiliki.
Sosiolog terakhir Luckman menyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat terdapat simbol-simbol yang menyajikan realitas kosmos yang sakral dalam bentuk religius. Luckman juga menjelaskan, karena kosmos yang sakral merupakan bagian pandangan dunia, ia membentuk bagian realitas sosial yang objektif akan tetapi tidak mesti menjadi manifest institusional. Dalam pandangan Luckman hal ini mungkin hanya terjadi pada masyarakat yang relatif sederhana –yaitu masyarakat dengan tingkat diferensiasi yang rendah dan diferensiasi pandangan dunia yang relatif homogen. Dalam masyarakat tersebut tidak ada basis institusional bagi penyajian-penyajian yang khas religius yang tampak. Mantapnya institusi-institusi religius yang khas diakibatkan oleh artikulasi kosmos yang sakral dalam pandangan dunia. Ini memberikan kondisi yang niscaya, akan tetapi tidaklah cukup dikenal melalui diferensiasi peran sosial struktural melalui pembagian kerja.

C. SEKULARISASI DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD
Secara umum Anggaran Daerah (APBD) adalah rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, fungsi anggaran yang lebih rinci adalah sebagai insrumen kebijakan fiskal, alat distribusi dan alat stabilisasi. Kemudian sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik (Sopanah, 2004). Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri. Selanjutnya Wiratraman, 2004, menyatakan bahwa anggaran menjadi salah satu indikator respon negara atau daerah dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi.
Anggaran baik dari sisi pendapatan (revenue) maupun sisi belanja (spending) memegang peranan penting dalam menunjang kapasitas dan legitimasi pemerintah. Fozzard (2001) menyatakan bahwa masalah pokok dalam penganggaran dapat dipilah menjadi dua persoalan besar yaitu: Pertama, apa yang menjadi dasar bagi alokasi sumber daya. Ada lima pendekatan untuk menjawab hal ini: 1. Pendekatan public good (market failure) yaitu bagaimana barang-barang publik yang gagal disediakan pasar menjadi layak dan perlu disediakan dan dianggarkan oleh pemerintah. 2. Pendekatan marginal utility atau cost effectifness, yaitu bagaimana belanja yang hemat tetapi efektif, melalui perhitungan tiap unit dan antar unit pengeluaran. 3. Pedekatan allocatif efficiency, yaitu memastikan adanya efisiensi alokasi cost and benefit. 4. Pendekatan pilihan warga, dan 5. Pendekatan keadilan yaitu bagaimana anggaran diukur dari keberhasilan peran pemerintah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Persoalan kedua adalah bagaimana proses penganggaran dijalankan?. Ada lima pendekatan yaitu: 1. Pendekatan penganggaran administratif, yaitu alokasi penganggaran berdasarkan tugas dan fungsi berbagai lembaga dan dinas pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. 2. Pendekatan nasionalisme, bagaimana mengalokasikan anggaran agar lebih efisien dan efektif melampaui berbagai tugas dan fungsi berbagai lembaga dan dinas pemerintah. 3. Pendekatan incremental, alokasi penganggaran berdasarkan perubahan gradual dan bertahap, sesuai dengan kebijakan politik dan aturan main yang ada. 4. Pendekatan public choice, yaitu bagaimana mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan birokrat, dan 5. Pendekatan principal dan agen, yaitu bagaimana memperluas peran dari masyarakat dalam kebijakan penganggaran.
Berbagai distorsi dalam proses penyusunan APBD yang terjadi secara umum di hampir seluruh Kabupaten Kota di Indonesia khusunya di Kota Malang diantaranya. Pertama, tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran & kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah. Kedua, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan tidak mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah saat ini. Ketiga, tidak memuat arah yang diinginkan dan Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta rancangan APBD dalam satu tahun anggaran. Keempat, Abnormalitas waktu penganggaran tidak memakai prinsip disiplin anggaran dan melampaui ambang batas waktu sehingga tidak akan ada kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Kelima, APBD Kota Malang memberikan fleksibilitas dan keleluasaan untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk melakukakan apa yang disebut manipulasi, mark up, penggelembungan anggaran, tidak disipin anggaran, anggaran tidak berkeadilan serta tidak memihak kepada rakyat miskin dan gender perempuan.
Selain terjadinya distorsi dalam mekanisme proses penyusunan APBD, masalah lain yang ada di Malang Raya menurut Sopanah (2005) juga ditemukan beberapa indikasi penyimpangan dalam proses penyusunan APBD yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan APBD. Indikasi itu diantaranya: pertama, tidak ada sosialisasi APBD sehingga dicurigai APBD tidak transparan dan akuntabel. Kedua, APBD yang disusun tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, molor dalam pembahasan dan pengesahan sehingga APBD tidak disiplin anggaran. Ketiga, APBD Tidak pro- poor budget dan gender budget artinya APBD tidak memihak rakyat miskin dan tidak berkeadilan gender. Keempat, banyak Mark-up dan pemborosan oleh karenanya APBD dikatakan tidak efisien, efektif dan ekonomis. Kelima, terjadi kesenjangan pendapatan aktual dan potensi sehingga APBD tidak rasional & tidak terukur, dan Kenam, Tolak ukur keberhasilan program kegiatan tak jelas karena tidak menggunakan pendekatan kinerja.
Dampak nyata dari beberapa penyimpangan diatas menimbulkan beberapa kasus yang berkaitan dengan korupsi anggaran yang terjadi di Kota Malang seperti kasus sisa anggaran 2,1 M yang dibagikan kepada para anggota DPRD, kasus pesangon gate DPRD, kasus mobil dinas anggota DPRD Kota Malang, kasus mark up Jembatan Gadang dan Bumiayu, kasus olie palsu, kebocoran pajak hotel dan restoran, kasus penerangan jalan umum yang tidak membayar pajak dan kasus lain-lainnya semakin tegas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung diabaikan, Kasus Umroh Gate dan Kigumas yang terjadi di Kabupaten Malang juga mengindikasikan bahwa tidak ada ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan pelaksanaan APBD. Sehingga, penyusunan anggaran semakin tidak terarah.
Berbagai penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh penguasa semakin mendapat legitimasi, pemanfaatan anggaran semakin tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil dan orang miskin, sehingga kesejahteraan yang seharusnya di capai masih jauh dari harapan. Artinya, tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat melalui anggarannya (APBD) masih belum dapat terwujud karena mekanisme proses penyusunan APBD masih mengalami distorsi. Konsep yang ditawarkan oleh penulis untuk meminimalisasi terjadinya sekularisasi dalam proses penyusunan APBD adalah penyusunan APBD berbasis masyarakat miskin (pro poor budget).

C. MELAWAN SEKULARISASI DENGAN PRO POOR BUDGET
Sebelum membahas tentang makna anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (Pro Poor Budget) akan di paparkan dahulu konsep tentang anggaran. Anggaran sebagai sebuah kebijakan bukan sekedar urusan administrasi dan manajerial yang sering dikerangkai dengan ilmu akuntansi, melainkan juga mengandung pilihan ideologi dan sarat dengan kekuasaan politik . Jika dipandang dari perspektif ekonomi politik, anggaran adalah barang langka yang menjadi ajang tempur beragam aktor (pemerintah, instansi, birokrat, parpol, pengusaha, ormas, rakyat kecil dan lain-lain). Rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan umumnya kalah bertarung dalam mengakses anggaran sehingga banyak diantara mereka jatuh miskin. Jika rakyat miskin, sebenarnya telah terjadi alokasi anggaran yang timpang sebagai bukti konkrit kegagalan negara menjalankan fungsi kesejahteraannya.
Oleh karena itu, konsep anggaran pro poor sebaiknya dipahami dalam konteks peran negara mengurangi kesenjangan (Suhirman, 2004). Banyak yang memberikan makna tentang pro poor budget. Cadaty dkk (2000) mengkaitkan pro poor dengan adanya formulasi anggaran yang transparan dan partisipaif. Sementara Fridolin (2006) dalam Hardojo dkk (2008;36) memberi tiga makna anggaran pro poor. Pertama, anggaran yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktek penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan dasar orang miskin.
Secara konseptual, pro poor policy adalah tindakan politik yang bertujuan mengalokasikan hak-hak dan sumber daya kepada individu, organisasi, dan wilayah yang terpinggirkan oleh pasar dan negara . Anggaran pro poor merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan yang kini menjadi komitmen global dalam MDGs yang dalam konteks Indonesia sudah dijabarkan dalam SNPK, RPJMD, dan SPKD yang disusun rata-rata mengandung tujuan-tu¬juan pengurangan kemiskinan dan promosi kesejahteraan.
Terdapat sebuah keyakinan bahwa desain institusional itu penting tetapi tidak cukup untuk melahirkan APBD yang berpihak para masyarakat miskin yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Tetapi juga diperlukan perubahan struktural kekuasaan (negara) yang sebelumnya mendominasi dalam pengambilan kebijakan (APBD) menjadi partisipatif yang melibatkan masyarakat. APBD adalah persoalan pertaruhan kekuasaan (negara) dan kepentingan yang beragam. APBD menjadi arena kontestasi beragam aktor politik di tingkat lokal (kepala daerah, DPRD, birokrat, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain), yang masing-masing mempunyai kepentin¬gan secara beragam pula. Politik anggaran daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan (pro poor) dan berpihak kepada kesejahteraan tidak mungkin turun dari langit, tetapi selalu diawali dengan kontestasi politik yang dimenangkan oleh koalisi pro poor atas kekuatan pro elite.
Logika perubahan proses penyusunan APBD dari yang semula di dominasi negara dan struktur kekuasaan menjadi proses penyusunan partisipatif adalah dalam rangka merubah proses peran dan bentuk serta isi APBD yang lebih mencerminkan anggaran yang pro poor budget. Perubahan itu bukannya tidak mungkin untuk diorientrasikan pada proses peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik sebagaimana yang ditargetkan dalam pencapaian Millinium Development Goals (MDGs..

D. PENUTUP
Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD sehingga menyebabkan APBD yang semestinya hak rakyat ternyata lebih banyak menguntungkan birokrasi (para penguasa) menurut hemat penulis adalah salah satu bentuk sekularisasi akuntansi (APBD). Sekularisasi menurut Glasner (1992, 65) bersandarkan pada gagasan positivisme dari Comte, yang menekankan pengetahuan semata-mata pada observasi empiris terhadap data yang dapat diindera. Secara empiris hasil-hasil riset telah membuktikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Faktanya, dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih rendah sehingga program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat sangat minim didanai dalam APBD. Padahal APBD bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari rakyat.
Tulisan ini telah menjelaskan tentang mekanisme proses penyusunan APBD yang mengalami berbagai distorsi sehingga menyebabkan terjadinya sekularisasi dalam proses penyusunan APBD yang berdampak pada terabaikannya kepentingan masyarakat. Tulisan ini juga menawarkan konsep penyusunan APBD yang berbasis masyarakat miskin (pro poor buget) yang dianggap tidak sekuler karena membela kepentingan masyarakat miskin.
Mengapa harus pro poor budget? Karena dalam mengembangkan pro poor budget partisipasi masyarakat dikedepankan, usulan program dan kegiatan masyarakat akan menjadi prioritas bukan usulan birokrasi atau pengusa. Ada tiga hal penting yang mendasari argumen mengapa harus mengembangkan pro poor budget untuk melawan sekularisasi dalam proses penyusunan APBD. Pertama, konteks kondisional yang mengharuskan, yaitu kondisi kemiskinan yang mengharuskan anggaran berpihak pada masyarakat miskin. Kedua, konteks yang menghambat (disabling), yaitu kebijakan sosial ekonomi yang kurang berpihak pada orang miskin sehingga harus di reformasi. Ketiga konteks yang memungkinkan (enabing) berkembangnya anggaran pro poor, karena arus desentralisasi da demokrasi lokal

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Adib., Muslim, Mahmuddin., Rusmiyati, Siti., dan Wibisono, Sonny. (2002) Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
Berger, 1991, Langit Suci, LP3ES Jakarta
Glasner, Peter E., 1992, Sosiologi Sekularisasi, Tiara Wacana, Yogyakarta.
Hardojo, Antonio P, Triwibowo, D, Rostanty, M, Shodiq, S.H., Sutoro, E., Thubany, S.H., Farhan, Y., 2008, Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat, Lkis, Yogyakarta.
Lorens Bagus, 1996, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta
Madjid, Nurchlish.2000. Islam doktrin dan peradaban. Jakarta: Paramadina. http://swaramuslim.net
Pardoyo (1994), Sekularisasi dalam Polemik,
Prasetyo, Ngesti D., 2003, Studi Identifikasi Pembuatan kebijakan Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, Penelitian, , Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang kerjasama dengan YAPPIKA Jakarta. Tidak dipublikasikan
Sisk, Timothy D. (ed.) (2002) Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan, Seri 4, Internasional IDEA, Jakarta.
Sopanah (2003) Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Proceding SNA VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003
_______ (2004) Memantau APBD Dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis, Volume I, Nomor 2 Juni, FE Universitas Merdeka Malang
_______ (2005) “Working Paper Lokakarya Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Studi Kasus APBD 2005 Kota Batu” disampaikan pada acara Lokakarya Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Masyarakat dan Daerah (PUSKA-POMDA) FISIP Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Otonomi dan Kebijakan (PSO&K) Universitas Muhammadiyah Malang di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 16 Desember 2005
Sopanah dan Wahyudi, Isa, (2005a) Strategi Penguatan Masyarakat sipil dalam meminimalisasi Distorsi Penyusunan APBD Kota Malang, dalam Procesing Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran, Surabaya 23-24 November 2005
______________________ (2005b) Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat terhadap Pengawasan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Malang, dalam Procesing Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran, Surabaya 23-24 November 2005
Suhirman, Suryadi, dan Julmansyah (2001) Partisipasi Politik masyarakat dalam Pengembangan Demokrasi, Riset tentang Kasus Legislasi Peraturan daerah tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sumbawa, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium untuk Studi Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), LP3ES dan Pustaka Pelajar atas dukungan The Ford Fundation,
Sukardi, Akhmad, 2009, Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Wiratraman, R.Herlambang P., 2004, Pro-Poor Budget: Analisis Anggaran Sebagai Kerja Akar Rumput dan Stategi Merebut Sumberdaya Keputusan Yang Berpihak Bagi Rakyat Miskin, LBH, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah.
READ MORE >>

Sabtu, 24 April 2010

Model Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Malang

ABSTRAK
Krisis ekonomi menjadikan peran ekonomi lokal signifikan untuk mendorong laju akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan daya tahan, daya tarik dan daya saing ekonomi untuk memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi karena banyak perusahaan besar tumbang dan berkembang pesat.
Akibat krisis yang berimplikasi pada perubahan sistem pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi pilihan strategisnya adalah pada pemulihan ekonomi (economic recovery) yang dahulu merupakan tanggungjawab pusat menjadi tanggung jawab daerah. Oleh karenanya,
menjadi relevan untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah strategis untuk pengembangan ekonomi di daerah (Local Economic Development) di tingkat Kota dan Kabupaten.

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi lokal dengan karakteristik, keunikannya dan kemampuannya sebagai penggerak ekonomi daerah. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi dan kapasitas ekonomi lokal serta mengidentifikasi dan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal, disamping itu juga merumuskan model pengembangan ekonomi lokal, serta merumuskan model monitoring dan evaluasi yang efektif untuk pengembangan ekonomi lokal.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan multi case study yang subjeknya adalah pelaku ekonomi lokal di Kota Malang di tahun pertama dengan pilihan 3 sektor yaitu industri, jasa dan perdagangan dengan maksud untuk mendapatkan model pengembangan ekonomi lokal. Ditahun kedua model ini akan diujicobakan di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) sebagai pilot projec dengan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal sehingga dapat di terapkan di kota/kabupaten lain.

Donwload
READ MORE >>

Jumat, 23 April 2010

Penemuan Model “Kampoeng Wisata Batik” Melalui Pemberdayaan Komunitas Lokal di Laweyan

ABSTRAK RENCANA PENELITIAN
Kelompok pengusaha batik yang mulai muncul di Laweyan sekitar abad XX menjadikan Laweyan terkenal sebagai Kampoeng Batik. Bahkan sampai saat inipun ketika kita mendengar kata Laweyan, maka asumsi sebagian besar masyarakat Kota Solo mengarah kepada pengrajin batik. Hal ini dikarenakan sebagaian besar masyarakat Laweyan menjadikan kerajian batik sebagai mata pencaharian utama.
Akan tetapi pada perkembanganya Kampoeng Batik Laweyan banyak mengalami permasalahan terutama mengenai gap-gap yang terjadi antar pedagang dan pengrajin batik, terutama mereka yang berbeda jika dilihat dari status ekonominya. Padahal sebenarnya jika dilihat dari hasil kerajinan batik seta peminat batik yang bukan hanya tingkat lokal (merambah sampai pada konsumen tingkat nasional bahkan internasional) Kampoeng Batik Laweyan sangat memungkinkan jika dikembangkan menjadi Kampoeng Wisata. Hanya saja selama ini jika dilihat dari kesiapan masyarakatnya terutama para pedagang dan pengrajin batik, mereka belum memiliki pengetahuan tentang Kampoeng Wisata Batik yang dapat diterapkan di Kampoeng Batik Laweyan dalam rangka menarik wisatawa baik domestik maupun mancanegara.
Penelitian ini dilakukan di Kampoeng Batik Laweyan. Kegiatan penelitian ini bersifat research dan development yang direncanakan akan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun. Pada tahun pertama diharapkan akan menghasilkan sebuah gambaran kehidupan sosial masyarakat Kampoeng Batik Laweyan, serta penemuan sebuah model Kampoeng Wisata Batik. Pada tahun kedua merupakan penerapan model Kampoeng Wisata Batik yang telah dihasilkan pada tahun pertama, untuk kemudian model tersebut disosialisasikan sebagai acuan untuk mempersiapkan masyarakat Kampoeng Batik Laweyan dalam menjadikan Kampoengnya sebagai Kampoeng Wisata. Pada tahun ketiga akan dilakukan monitoring dan evaluasi hasil penerapan model yang dilakukan di tahun kedua. Jika penerapan model tersebut ternyata efektif, maka diharapkan model tersebut dapat diterapkan di lokasi lain yang relevan dengan model yang dihasilkan.

Selengkapnya Silahkan Unggah Di Sini

www.siap-bos.blogspot.com

READ MORE >>

Pengaruh Faktor SDM Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah

Peneliti : Fariziah Choirunisah

ABSTRAK
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah dipenuhinya prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Makalah ini membahas sebagian dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pusat terutama laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada pengaruh faktor sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini terdorong adanya bukti hasil audit BPK-RI terhadap kualitas LKPP selama 5 tahun terakhir yang selalu mendapat opini disclaimer.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kemampuan SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja pemerintah. Kemampuan SDM berpengaruh terhadap relevansi informasi sebagai karakteristik kualitas informasi. Kemampuan SDM adalah kemampuan yang dimiliki oleh tim pelaksana SAI untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi syarat kualitatif sesuai SAP. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah keikutsertaan tim SAI dalam pelatihan terkait, pemahaman tim SAI terhadap peraturan, dokumen sumber, jenis laporan, sanksi keterlambatan penyampaian laporan, fungsi/cara kerja aplikasi, dan kemampuan penanganan kesalahan dalam aplikasi sangat diperlukan agar kualitas informasi laporan keuangan bisa diwujudkan.
Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang juga berkualitas. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM terutama bagi tim pelaksana SAI, pemberian pendidikan dan pelatihan terkait perlu ditingkatkan. Intensitas dan kualitas materi yang diberikan pada saat pelatihan, baik tentang pendalaman ilmu akuntansi maupun sistem aplikasi juga perlu dioptimalkan. Pendidikan dan pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tim SAI yang menunjukkan bahwa 79% dari responden berlatar belakang non akuntansi, terutama petugas akuntansi dan verifikasi data maupun laporan diperlukan pengetahuan khusus tentang akuntansi pemerintahan yang memadai.


Kata kunci : Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Kemampuan Sumber Daya Manusia.
www. siap-bos.blogspot.com

Selengkapnya Silahkan Donwload Di Sini
READ MORE >>

Rabu, 21 April 2010

Buku Kimia Jilid 1 SMK

Kata Pengantar

Buku Kimia ini disusun untuk memenuhi kebutuhan buku ajar di Sekolah Menengah Kejuruan yang isinya didasarkan pada KTSP untuk Sekolah Menengah Kejuruan dan terdiri dari teori, contoh soal serta latihan. Adapun urutan penyajian setiap materi didasarkan pada instrumen penyusunan buku kimia yang dikeluarkan oleh BNSP. Untuk memperkaya pengetahuan para siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dalam buku ini juga disajikan topik yang seyogyanya dimiliki oleh para siswa tersebut, seperti polimer, cat, logam dan sebagainya.

Sebagai bahan acuan penyusunan buku ini, digunakan buku teks Kimia yang digunakan oleh para siswa Sekolah Menengah Atas di Inggris, Sekolah Menengah Kejuruan di Jerman serta beberapa buku teks Kimia Dasar yang lain.

Kami berharap, kehadiran buku ini dapat membantu siswa maupun guru dalam pembelajaran Kimia di Sekolah Menegah Kejuruan. Tidak lupa, ucapan terimakasih kami sampaikan pada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atas kepercayaan yang telah diberikan.

Tim Penyusun
DOWNLOAD KLIK AJA DI SINI
READ MORE >>

Selasa, 20 April 2010

Mendagangkan Sekolah : Studi Kebijakan Manjemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta


Kondisi Pendidikan Indonesia
Salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri negara memahami betul, untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut pendidikan menjadi prioritas utama.

TERTARIK UNTUK MEMBACANYA? SILAKAN KLIK DOWNLOAD
READ MORE >>

Buku Inovasi Sebagai Referensi 3 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Award

SECARA umum monitoring dan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan ditujukan sebagai masukan penyempurnaan kegiatan dimaksud yang sedang berlangsung. Informasi yang berasal dari kegiatan monitoring dan evaluasi akan merupakan masukan yang sangat berguna untuk para pengambil kebijakan karena tanpa informasi yang obyektif mereka akan sulit mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana. Informasi tersebut juga sangat berguna untuk para decision maker agar mereka dapat menyempurnakan pola untuk kegiatan-kegiatan atau kebijakan [policy] berikutnya.

selengkapnya silakan di klik aja DOWNLOAD
READ MORE >>

Minggu, 18 April 2010

Eto'o: "Messi Dewa Sepak Bola"


MILAN - Kegemilangan Lionel Messi sepanjang musim ini ternyata membuat Samuel Eto’o terkesan. Bomber Inter Milan ini pun tak sungkan menyebut mantan rekan setimnya itu merupakan “dewa sepak bola.”

Ya, sepanjang musim ini Messi memang tampil brilian. Koleksi 27 gol yang dilesakkannya di La Liga mengantarnya memimpin daftar topskor sementara serta membawa El Barca memimpin klasemen sementara, kendati akhir pekan kemarin, El Barca ditahan imbang 0-0 rival sekotanya Espanyol.

Tak hanya dikompetisi domestik, di kancah Eropa Messi juga sukses menggoreskan tinta emas. Tampil sebagai topskor dengan koleksi delapan gol, La Messiah juga sukses mengantarnya klubnya menembus semifinal. Kebetulan, di babak empat besar Barca akan bertemu Inter Milan.

Menyikapi duel ini, Eto’o mengaku tak gentar, meski ia juga sadar timnya akan menghadapi pemain yang disebutnya “dewa sepak bola” dan tim terbaik dunia. Menurutnya, Inter akan tampil habis-habisan untuk bisa menggapai impian, menjadi yang terbaik di Benua Biru.

“Bila ada yang pantas disebut dewa sepak bola saat ini, maka dia adalah Messi. Sementara untuk tim terbaik dunia saat ini adalah Barca,” papar Eto’o sebagaimana dikutip Football-Italia, Minggu (17/4/2010).

“Bagaimanapun, dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Kami pantas dan berhak menggapai mimpi kami,” tutur mantan bomber Barcelona ini.
Diketahui, duel leg pertama semifinal antara Barca kontra Inter yang sedianya akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu (21/4/2010) dini hari WIB, sempat terganggu oleh kabut vulkanik di Islandia. Kabut ini membuat sejumlah jadwal penerbangan Eropa dibatalkan, dengan alasan keselamatan.

Untuk itu, pihak Los Azulgrana dikabarkan bakal berangkat ke Italia dengan menggunakan bus. Seluruh pemain, pelatih dan staf Barca akan memulai perjalanannya ke kota Mode (Milan) pada senin, esok waktu setempat. (acf)

Achmad Firdaus - Okezone
WWW.bola.okezone.com
READ MORE >>

Selasa, 13 April 2010

Deklarasi Mahasiswa Tidak Akan Melamar Kerja; Saatnya Indonesia Berwirausaha


Penulis: Rachmad Hidayatullah
Mantan Aktivis Badko HMI Jatim



Jumlah pengangguran kelompok terdidik tingkat sarjana dan diploma di Indonesia hingga 2008 tercatat masing-masing sebanyak 626.202 orang dan 519.867 orang atau 6,7% dan 5,5% dari total pengangguran terbuka. (www.bps.go.id). Menanggapi masalah tersebut, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, mengatakan bahwa angka pengangguran tersebut merupakan bukti bahwa sumberdaya terdidik yang dihasilkan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang (Bisnis Indonesia, 2 Desember 2008).

Keprihatinan senada juga dikemukakan oleh Ir Pra Ciputra saat dikukuhkan sebagai Doktor Kehormatan Bidang Ilmu Teknik Universitas Tarumanagara. Menurut dia, tanpa pendidikan entrepreneurship atau kewirausahaan jumlah tersebut diperkirakan meningkat tiga kali lipat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang diperkirakan jumlahnya sekitar 250 ribu orang. Mengacu pada fakta tersebut, dia mengajak agar pemerintah dan masyarakat sama-sama bergerak dan mengusahakan pendidikan kewirausahaan guna menanggulangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Ciputra dalam orasi ilmiahnya meyakini melalui visi kewirausahaan akan bisa menyejahterakan masyarakat dalam bentuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya akan mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kemelaratan. Guna membuktikan semua keyakinannya tersebut, Ciputra melalui Ciputra Foundation melaksanakan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada berupa program Campus Entrepreneur. Kerjasama ini mampu membuktikan bahwa upaya menciptakan wirausaha muda melalui pendidikan adalah sangat mungkin dilakukan. Maka Ciputra mengusulkan agar pendidikan kewirausahaan harus diselenggarakan di setiap level pendidikan. Mulai pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada 2002, Presiden Direktur Grup Primagama Purdi E Chandra mendirikan Entrepreneur University (EU). Dia menjadi pendiri sekaligus pembimbing langsung di lembaga yang berkomitmen menjadi lembaga penghasil pengusaha tersebut. Penerima penghargaan Enterprise 50 dari Anderson Consulting dan majalah SWA tersebut menetapkan tujuan Lembaga Pendidikan ini menjadi Lembaga Pendidikan Non-Formal yang bukan menciptakan calon pencari kerja, tapi menciptakan pengusaha baru.

Pendidikan di EU tidak menggunakan aturan formal seperti layaknya pendidikan lainnya. Disana proses pendidikan diselenggarakan tanpa pemberian nilai kepada peserta didik, tidak mengadakan ujian sebagai sarana evaluasi. Menurut Purdi, EU merupakan lembaga pendidikan tanpa akreditasi, tanpa status, tanpa ijazah, dan peserta didik baru diwisuda setelah yang bersangkutan menjadi pengusaha.

Peserta didik mengikuti pendidikan di EU selama tiga bulan, dimana 60% proses pendidikan ditekankan pada praktek dan 40% pada teori. Oleh karena itu EU menggunakan kurikulum dan sistem pendidikan yang diciptakan sendiri oleh pengusaha atau praktisi. Ikhtiar Purdi ini telah berkembang hingga 2008, EU telah hadir di 66 kota di seluruh Indonesia. Sebagian peserta didik EU juga telah meraih penghargaan sebagai pengusaha sukses sebagaimana dialami Purdi.

Diantaranya yaitu Hendy Setiono pemilik usaha Kebab Turki Baba Rafi yang terpilih sebagai pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2007 yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Entrepreneur University (EU) adalah Lembaga Pendidikan Non-Formal yang didirikan dan dibimbing langsung oleh Purdi E Chandra. Purdi dikenal sebagai pengusaha pendiri sekaligus Presiden Direktur Grup Primagama. EU menerima penghargaan MURI Award dari Museum Rekor Indonesia sebagai lembaga pendidikan kewirausahaan pertama di Indonesia.

Sebagai pengusaha, Purdi telah menerima pengakuan tingkat nasional atas dedikasinya dalam membangun bisnis terbukti dengan diterimanya penghargaan Enterprise 50 dari Anderson Consulting dan SWA. Selain itu, dia juga menjadi nominator Enterpreneur of The Year 2003.

Purdi mendirikan EU dengan tujuan menjadi Lembaga Pendidikan Non-Formal yang bukan menciptakan calon pencari kerja, tapi menciptakan pengusaha baru. Pendidikan di EU tidak menggunakan aturan formal seperti layaknya pendidikan lainnya. Tanpa Nilai, Tanpa Ujian, Tanpa Akreditasi, Tanpa Status, Tanpa Ijazah, dan diwisuda setelah menjadi Pengusaha. Demikian identitas yang selalu ditegaskan Purdi mengenai EU di berbagai forum ilmiah maupun non-ilmiah.

Dalam rangka menemukan kerangka ilmiah atas lembaga pendidikan kewirausahaan ini, peneliti mengemukakan sejumlah teori terkait penelitian ini.
1. Pendidikan nonformal
Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang di selenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan nonformal lebih terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat. Program Pendidikan nonformal dapat merupakan lanjutan atau pengayaan ari bagian program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah.
Dalam pengertian sebenarnya proses pendidikan tidak dapat diartikan secara sempit yaitu proses mendidik didalam gedung sekolah (schooling). Proses pendidikan mempunyai berbagai bentuk ialah bentuk-bentuk formal, nonformal dan informal. Pendidikan nonformal lebih ditekankan pada keterampilan seseoran untuk hidup. Oleh sebab itu lembaga-lembaga pendidikan nonformal sangat beragam dan terbuka, baik di dalam kurikulumnya maupun di dalam pesertanya (Tilaar, 2000 : 188).
Menurut UU RI No 20/ tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 telah dijelaskan ke dalam 6 hal. Pertama, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Kedua, berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.
Ketiga, pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.
Keempat, satuan pendidikan ini terdiri atas lembaga Kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.
Kelima, Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Keenam, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pendidikan nonformal adalah usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan, meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia, agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. (Sihombing, 2000 : 12)
Pendidikan nonformal adalah satu proses pendidikan yang sasaran, pendekatan, dan keluarannya berbeda dengan pendidikan sekolah, dan bukan merupakan pendidikan sekolah yang dilakukan di luar waktu sekolah. Pendidikan nonformal sudah ada sebelum pendidikan persekolahan tumbuh di bumi ini. Pendidikan nonformal dimulai sejak manusia lahir di bumi dan berakhir setelah manusia masuk liang kubur. Sedangkan pendidikan sekolah dimulai setelah manusia memenuhi usia tertentu dan diakhiri pada usia tertentu.
Pendidikan nonformal bertugas untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kebiasaan yang siap menghadapi perubahan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat yang dihasilkan oleh manusia-manusia terdidik juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan nonformal adalah suatu proses pendidikan masyarakat yang lebih rumit daripada pendidikan sekolah, walaupun kedua sistem ini dapat dan harus saling mendukung, saling mengisi.

Pendidikan nonformal dapat dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan dan menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang melingkupinya. Pola pikir ini mewarnai pendekatan pendidikan nonformal yang ada di dalam masyarakat.

Dalam kerangka pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan di berbagai sektor, pendidikan nonformal dapat memegang peranan yang sangat strategis. Pendidikan nonformal baik yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan swasta ataupun masyarakat, dalam arti mereka yang tertarik melakukan pendidikan yang berorientasi masa depan melalui pendidikan nonformal dapat mengambil peran yang lebih nyata di masyarakat.

Empat hal yang menjadi acuan pengembangan pendidikan nonformal: (1) memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah; (2) meningkatkan relevansi, keterkaitan dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan, kebutuhan dunia kerja, pengembangan industri dan ekonomi masyarakat dan pengembangan sumber daya alam; (3) peningkaatan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan nonformal; serta (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Empat hal di atas apabila dicermati, sebenarnya mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah harus berorientasi ke masa depan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut pelembagaan pendidikan nonformal di masyarakat menjadi suatu tuntutan yang mendesak untuk dilakukan. Misi ini dilaksanakan guna membantu percepatan tercapainya individu dan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing dan gemar membaca.

Mengenai model pendekatan antara pendidikan formal dan nonformal, hasil studi yang dilakukan oleh The Kellog Fellow pada 1981 (Sudjana: 2004) menunjukkan adanya tiga model. Pertama, pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal. Kedua, pendidikan non formal paralel dengan pendidikan formal. Ketiga, pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan formal.
2. Wirausaha
Istilah wirausaha berasal dari bahasa Perancis, tepatnya dari kata entrepreneur. Entrepreneur bila diterjemahkan dalam Bahasa Inggris berarti between taker atau go-between. Soehardi Sigit (1980:1) menyatakan bahwa kata entrepreneur secara tertulis digunakan pertama kali oleh Savary pada tahun 1723 dalam bukunya ’Kamus Dagang’.
Menurut Savary, entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum tahu dengan harga berapakah barang (atau guna ekonomi) tersebut akan dijual kemudian.
Sementara Joseph Schumpeter menyatakan entrepreneur atau wirausaha sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. (Bygrave, 1994:1)
Berdasarkan sejumlah pendapat, Buchari Alma mencatat sejumlah pengertian mengenai wirausaha, antara lain:
a. Sebagai orang yang menanggung resiko;
b. Sebagai orang yang mengurus perusahaan;
c. Sebagai orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modal;
d. Sebagai orang yang menciptakan barang baru.
Wirausaha tentu memiliki sisi keuntungan dan kelemahan, berikut ini beberapa keuntungan dan kelemahan menjadi wirausaha. (Alma, 2008). Keuntungan menjadi wirausaha yaitu:
a. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri.
b. Terbuka peluang untuk mendemostrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh.
c. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkrit.
d. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos.
Sementara kelemahan wirausaha yang dicatat oleh Alma adalah:
a. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko. Jika resiko ini telah diantisipasi dengan baik maka berarti wirausaha telah menggeser resiko tersebut.
b. Bekerja keras dan jam kerjanya panjang.
c. Kualitas hidupnya lebih rendah sampai usahanya berhasil, sebab ia harus berhemat.
d. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat walaupun ia kurang menguasai permasalahan yang dihadapi.
3. Pendidikan Wirausaha
Beberapa puluh tahun yang lalu ada pendapat bahwa kewirausahaan tidak dapat diajarkan. Akantetapi sekarang ini entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan telah bertumbuh pesat.
Di negara maju seperti Amerika Serikat telah lahir sebanyak 20 juta wirausahawan baru. Demikian pula di Eropa. Sementara di China tercatat Universitas Beijing menghapus mata kuliah Marxis dan diganti dengan mata kuliah kewirausahaan.
Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di Amerika Serikat dan Eropa berkembang pesat dalam bentuk kursus maupun diajarkan di Perguruan Tinggi. Mata kuliah kewirausahaan diberikan dalam bentuk kuliah umum ataupun dalam bentuk konsentrasi program studi. Beberapa mata kuliah yang diberikan bertujuan antara lain:
a. Mengerti apa peranan perusahaan dalam sistem perekonomian.
b. Keuntungan dan kelemahan berbagai bentuk perusahaan.
c. Mengetahui karakteristik dan proses kewirausahaan.
d. Mengerti perencanaan produk dan proses pengembangan produk.
e. Mampu mengidentifikasi peluang bisnis dna menciptakan kreatifitas serta membentuk organisasi kerjasama.
f. Mampu mengidentifikasi dan mencari sumber-sumber.
g. Mengerti dasar-dasar pemasaran, keuangan, organisasi, produksi.
h. Mampu memimpin bisnis, menghadapi tantangan masa depan.
Sedangkan bentuk kursus wirausaha yang diselenggarakan di Amerika Serikat diantaranya berusaha keluar dari kelaziman sebuah pendidikan formal. Lembaga kursus tersebut menyajikan materi, menetapkan tujuan, dan menyelenggarakannya secara berbeda dengan pendidikan kewirausahaan yang disajikan lembaga pendidikan formal.
Pendidikan kewirausahaan lainnya yang dikenal oleh masyarakat dunia yaitu ActionCoach yang digagas dan dikomandani oleh Brad Sugar. Sebelumnya, Ropbert T Kiyosaki juga telah mempopulerkan pentingnya berwirausaha dengan mempopulerkan konsep cashflow quadrant.
Kiyosaki (2000) membagi empat tipe manusia dalam konteks finansial, yaitu employee (E), self employed (S), businessman (B), dan investor (I). Dua yang pertama disebutnya sebagai kuadran kiri, keduanya sebagai pihak yang dibayar atau digaji sebagai karyawan atau pemilik bisnis kecil yang terpaksa terus terlibat dalam bisnisnya sebab belum membuat sistem dalam bisnisnya.

Sementara dua tipe terakhir (B dan I) adalah pihak yang membayar E dan S. (kuadran Kiyosaki) Mereka mampu menghasilkan uang dengan membangun sistem bisnis yang mampu berjalan dan terus menghasilkan uang bagi mereka meskipun ditinggal kemana-mana.

Terakhir, ingin saya kemukakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan idealnya 2% dari jumlah penduduknya (Alma:2008). Jadi dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, maka Indonesia mesti memiliki kurang lebih 4 juta wirausahawan.

Keberhasilan Jepang ternyata ditopang oleh 2% wirausahawan dengan skala usaha sedang dan 205 wirausahawan skala kecil. Dengan demikian, bila Indonesia menginginkan jumlah wirausahawan besar dan sedang sebanyak 3 juta, maka masih perlu disokong lagi oleh 30 juta wirausahawan skala kecil (Alma:2008).

Di tengah kepungan krisis finansial global saat ini, apakah berani para mahasiswa, sarjana, atau bahkan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) mendeklarasikan diri untuk tidak akan melamar pekerjaan, justru memulai berwirausaha?
Seharusnya berani...
READ MORE >>

Senin, 12 April 2010

Pengadilan TIPIKOR dan Upaya Luar Biasa dalam Pemberantasan KKN


Penulis: Ikhwan Fahrojih,SH
Peneliti di Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI) dan Advokat

Pendahuluan
Korupsi telah meluluhlantankkan sendiri-sendi kehidupan bernegara dan memandulkan fungsi negara sebagai pengemban amanat mensejahterakan, melayani dan mencerdaskan rakyat. Kejahatan ini telah terjadi secara sistemik dan meluas, melibatkan setiap struktur aparatur negara secara bersekongkol, setitik kebaikan yang tumbuh menjadi musuh bersama di internal institusi negara, aparatur negara tidak lagi mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat tapi berlomba-lomba memperkaya dirinya sendiri, predikat sebagai abdi negara hanyalah simbol kehormatan tanpa makna, karena hanya sebagai tameng untuk menutupi praktek-praktek kebathilan, akibatnya jutaan orang menganggur, miskin, lapar dan terbelakang. Oleh karena itulah korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan denga cara yang luar bisa pula.

Dalam Penjelasan umum UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan :

”.......mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.......”

Penjelasan umum UU No. 30 tahun 2002 juga menyatakan :

”Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistemis juga merupakan pelaggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

”Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara komvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”

Sejarah Pemberantasan Korupsi
Kesadaran bahwa korupsi adalah penyakit serius yang dapat mengancam eksistensi negara sehingga pemberasantasannya juga harus dilakukan dengan serius sudah muncul sejak Orde Lama hingga Era Reformasi, namun semuanya berakhir tragis, di era Orde Lama dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, pertama, melalui Undang-undang Keadaan Bahaya yang kemudian melahirkan Panita Retooling Aparatur Negara (PARAN), badan ini dipimpim oleh A.H. Nasution dengan 2 orang anggota yaitu Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. PARAN mengharuskan setiap pejabat negara mengisi formulir (istilah saat ini daftar harta kekayaan pejabat negara) namun kewajiban ini direaksi keras oleh para pejabat negara, mereka berdalih formulir tersebut tidak perlu diserahkan kepada PARAN cukup kepada Presiden. Upaya PARAN akhirnya menemui jalan buntu karena para pejabat bersembunyi dibalik kekuasaan Presiden, ditambah lagi dengan banyaknya pergolakan di daerah-daerah yang semakin memanas akhirnya tugas PARAN diserahkan kembali kepada Pemerintah yang saat itu dijabat oleh Kabinet Juanda.

Kedua, berdasarkan Keputusan Presiden No. 275 tahun 1963, A.H. Nasution yang juga menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk lagi sebagai ketua dan dibantu Wiryono Prodjodikusumo, tugas mereka lebih berat yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke lembaga peradilan. Lembaga ini dikenal dengan istilah ”Operasi Budhi” dengan sasaran perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara yang dianggap potensial melakukan praktek-praktek korupsi, lembaga ini banyak mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya, misalnya Dirut Pertamina dalam rangka menghindari pemeriksaan mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi lainnya menolak diperiksa dengan alasan belum mendapat izin dari atasan. Namun demikian dalam waktu 3 bulan sejak operasi budhi dijalankan telah berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak kurang lebih Rp. 11 miliar, suatu ukuran yang cukup besar di era itu, namun karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam suatu pertemuan mengatakan ”prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain”, akhirnya tidak beberap lama setelah itu Soebandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budhi, namun kemudian diganti menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

Di era Orde Baru, menjelang hari kemerdekaan RI tanggal 16 Agustus 1967 dihadapan anggota DPR/MPR Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pj Presiden menyatakan bahwa rezim Orde Lama tidak mampu memberantas korupsi dan di kesempatan itu pula disampaikan tekad Soeharto membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya yang kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970, mahasiswa dan pelajar berdemonstrasi memprotes keberadaan TPK yang dinilainya tidak serius memberantas korupsi, karena maraknya aksi unjuk rasa ini maka akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa antara lain Prof Johanes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto yang bertugas terutama untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Manstrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun sayang hasil temuan Komite yang beranggotakan para tokoh terpercaya ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah.

Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Laksamana Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara, di mana Nasution menganggap bahwa apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, maka harus dimulai dari atas. Di samping itu, Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa menimbulkan bekas sama sekali .

Di Era Reformasi Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kegemaran beliau melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigana masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi .

Sejarah pemberantasan korupsi yang selalu berakhir dengan kegagalan disebabkan karena upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi belum dilakukan sepenuhnya termasuk belum menempatkan secara tepat dalam sistem ketatanegaraan. Upaya luar biasa setidaknya meliputi aspek pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Aspek Pencegahan (Preventif)
Aspek pencegahan dimaksudkan untuk menghilangkan penyebab terjadinya korupsi baik oleh lembaga-lembaga negara maupun oleh lembaga non-negara yang mengelola keuangan negara, salah satu kelemahan mendasar yang menyuburkan terjadinya korupsi adalah sistem birokrasi pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, tidak transparan dan tidak akuntabel. Oleh karena itu reformasi birokrasi harus dilakukan, sumber terjadinya korupsi harus disumbat sehingga memperkecil peluang terjadinya korupsi dan memudahkan mendeteksi jejak terjadinya korupsi.

Birokrasi harus direkonstruksi dan direviitalisasi baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun pelayanan publik, struktur birokrasi harus dirombak menjadi ”ramping dan kaya fungsi” sesuai dengan beban kerja yang proporsional dan proffesional, job description (pembagian kerja) harus dibuat dengan jelas dengan indikator keberhasilan kinerja yang terukur, demikian pula dengan sistem pengawasan dan penilaian kinerja, mutasi dan kenaikan pangkat serta sirkulasi jabatan harus menjauhkan diri dari sistem setoran dan jual beli jabatan. Sistem promosi jabatan harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat yang telah memenuhi persyaratan formal dengan penilaian yang obyektif berdasarkan kualitas dan kinerjanya, sehingga setiap aparatur terpacu untuk meningkatkan kinerja dan kualitasnya bila ingin kenaikan jabatan bukan dengan memperbanyak setoran. Rekruitmen pegawai sebaiknya tidak diserahkan lagi kepada lembaga yang bersangkutan karena terbukti menjadi lahan subur bagi praktek kolusi dan nepotisme, rekruitmen dapat diberikan kepada pihak ketiga yang proffesional dibidang pengembangan SDM.

Dari aspek prosedural, harus diciptakan mekanisme yang jelas, tidak berbelit-belit dan transparan baik dari aspek prodesur maupun biaya, bila hak masyarakat atas pelayanan publik tidak diberikan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku apalagi bila diperjaulbelikan maka harus disedikan mekanisme ”pertanggunggugatan” dan/atau mekanisme complain untuk memastikan bahwa hak rakyat atas pelayanan publik dijamin oleh negara dan aparatur pemerintahan yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang diberikan sanksi hukum sehingga tidak terulangi lagi.

Pemberantasan korupsi dari aspek pencegahan merupakan upaya ekstrayudisial (diluar peradilan) yang menjadi domain dari eksekutif dalam hal ini adalam Presiden dan Kepala-Kepala Daerah baik Kabupaten/Kota atau Propinsi. Namun apakah pemberantasan korupsi dalam arti pencegahan ini telah dilaksanakan secara luar biasa oleh Presiden dan jajarannya serta oleh kepala-kepala daerah, hal ini masih menjadi tanda tanya besar, padahal reformasi birokrasi adalah pangkal pemberantasan korupsi karena disinilah akar terjadinya korupsi, dapat dikatakan bagian terbesar dari upaya pemberantasan korupsi berada di tangan eksekutif yang mengendalikan birokrasi, bila birokrasi pemerintahan masih mempertahankan wajahnya yang korup maka selama itu pula fungsi negara tidak akan berjalan dengan benar sesuai dengan tujuan negara (rechtidee) yaitu mensejahterakan, melayani dan mencerdaskan. Namun sayang upaya pencegahan oleh ekskutif masih jauh dari upaya luar biasa bahkan terkadang menunjukkan pimpinan eksekutif menjadi bagian sistem yang korup tersebut.

Aspek Detektif
Aspek detektif dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan pemeriksaan baik internal maupun eksternal, pengawasan internal dimaksudkan untuk mengetahui secara cepat dan tepat penyimpangan yang terjadi dan segera melakukan perbaikan. Pengawas internal Pemerintah diantaranya adalah Irjen dan BPKP keduanya melakukan fungsi pengawasan internal, sedangkan pengawas internal pemerintah daerah adalah Bawasda (Badan Pengawas Daerah). Aparatur Irjen dan BAWASDA selama ini tidak selalu berasal dari mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai pengawas sehingga belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sedangkan BPKP yang juga sebagai pengawas internal pemerintah justru bertenturan dengan fungsi Irjen padahal memiliki kemapuan yang sangat bagus di bidang pengawasan.

Selain itu satu-satunya pengawas eksternal pemerintah di bidang keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR sebagai pemegang fungsi controling dan budgeting untuk ditindaklanjuti. Keberadaan BPK memang didesaign untuk memperkuat fungsi pengawasan dan keuangan DPR/DPRD. Bila dalam pemeriksaannya BPK menemukan indikasi tindakpidana korupsi maka BPK harus melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagai bahan penyidikan.

Aspek Penindakan (Represif)
Upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi secara represif (penindakan) dilakukan dengan membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terbentuknya KPK tidak dapat dilepaskan dari bobroknya sistem penegakan hukum baik secara kelembagaan maupun personal. Lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan) yang ada bahkan menjadi bagian dari “mafia peradilan” yang telah melakukan aksinya secara struktural dan sistemik sehingga tidak dapat diharapkan mampu mengemban amanat pemberantasan korupsi. Maka KPK lahir dengan kelembagaan baru yang sama sekali terlepas dari intervensi lembaga negara manapun dan dengan kewenangan yang luas meliputi penyilidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap lembaga penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, bila KPK menilai proses hukum kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan berlarut-larut dan berindikasi KKN maka KPK dapat mengambilalih kasus korupsi tersebut, dalam mendeteksi indikasi tindakpidana KPK juga diberi wewenang penyadapan.

Pengadilan TIPIKOR dan Upaya Luar Biasa dalam Pemberantasan Korupsi
Kelahiran Pengadilan khusus TIPIKOR dilatarbelakangi ketidakpercayaan publik terhadap Peradilan Umum, menurut hasil penelitian KHN tahun 2002, 23,33% rakyat bersikap positif dan apresiatif terhadap Peradilan Umum, 25,88% masyarakat bersikap apatis dan 45,83% masyarakat bersikap pesimistis.

Tahun 1998 Daniel Kaufmann dalam laporanya bureuaucratic dan judicial bribery menyebutkan penyuapan di peradilan Indonesia paling tinggi diantara negara-negara seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, dll. Survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) melihat, lembaga peradilan menempati salah satu urutan paling korup bersama Partai Politik dan Parlemen (indeks tahun 2005 dan 4,2 tahun 2006). Sementara tahun berikutnya (2007) menyebutkn lembaga peradilan merupakan lembaga yang paling tinggi inisiatif meminta suap.
Beberapa kasus yang sudah pernah terungkap di tahun 2005-2006 sepertu kasus panitera pengganti dan hakim PN Jakarta Selatan, Herman Alositandi, yang memeras saksi dalam kasus korupsi PT Jamsostek, dan kasus advokay Syaifuddin Popon dua panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, Ramdhan Rizal dan M. Sholeh. Serta kasus Probosutedjo yang mencoba menyaupa majlis hakim di MA dengan uang milyaran rupiahm dengan Harini Wijoso, mantan PT Yogyakarta dan beberapa pegawai MA sebagai pelakunya . Terakhir adalah kasus Jaksa Urip Trigunawan dan Artalita Suryani yang melibatkan beberapa Jaksa Agung Muda.

Kepatuhan hakim untuk melaporkan harta kekayaannya juga amat rendah, data KPK per-15 Agustus 2007, hakim dan jaksa tergolong kelompok yang paling tidak patuh melaporkan harta kekayaan. Tingkat kepatuhannya hanya 43,77% dari 9.188 penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaannya

Sementara dalam hal putusan kasus-kasus korupsi peradilan umum banyak membebaskan para terdakwa, catatan MA tahun 2006, 499 perkara korupsi di tingkat kasasi 239 telah diputus, 68 diantaranya diputus bebas

Dari banyaknya fakta yang terungkap menunjukkan indikasi bahwa peradilan umum menjadi bagian dari “mafia peradilan” karena itu memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi sama dengan terjatuh di lubang yang sama. Untuk itu membentuk pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus kasus-kasus korupsi menjadi bagian dari upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Kekhususan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi komposisi hakim, batas waktu pemeriksaan dan sistem pembuktian. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 5 orang terdiri dari 3 hakim ad hock dan 2 hakim karier, batas waktu pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama adalah 90 hari, tingkat pengadilan tinggi selama 60 hari dan di tingkat kasasi 90 hari, sistem pembuktian setengah terbalik dengan alat bukti selain berdasarkan KUHAP juga berdasarkan UU 31/1999 jo UU 20/2002.

Pada tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.”. ”Pengertian frasa “diatur dengan undang-undang” tersebut berarti pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan undang-undang tidak boleh diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain selain undang-undang.

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai implementasi dari Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945. Pasal 15 Ayat (1) tersebut berbunyi, “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk
dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang“. Penjelasan ayat tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.” Pengadilan Tipikor sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 UU KPK tersebut, menurut Pasal 54 Ayat (1) UU KPK, berada di lingkungan Peradilan Umum. Dari sudut pandang maksud pembentuk undang-undang untuk membentuk Pengadilan Tipikor dan menempatkannya dalam lingkungan peradilan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua sistem peradilan yang menangani tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945? dan apakah pembentukan pengadilan demikian (in casu Pengadilan Tipikor) secara bersama-sama dalam satu undang-undang yang mengatur tentang pembentukan sebuah lembaga yang bukan lembaga peradilan (in casu Komisi Pemberantasan Korupsi), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU KPK, bertentangan dengan UUD 1945?

Menurut putusan MK, pengaturan Pengadilan TIPIKOR dalam UU KPK oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU KPK. Namun, jika demikian halnya penggolongan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim ad hoc, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan [Pasal 58 Ayat (1) UU KPK]. Maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama
tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda. Dilihat dari aspek yang dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Dari aspek apakah pembentukan Pengadilan Tipikor dalam UU KPK dan bukan dengan undang-undang yang tersendiri bertentangan dengan UUD, menurut MK meskipun dari segi teknik perundang-undangan kurang sempurna, namun tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945 asalkan norma yang diatur di dalamnya secara substansial tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan implikasinya tidak mengakibatkan timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun MK tidak langsung menyatakan Pengadilan TIPIKOR harus dibubarkan namun memberikan waktu kepada pembentuk UU untuk menyempurnakan dasar hukum pembentukan Pengadilan TIPIKOR selama paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan pertimbangan, Bila pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (smooth transition) untuk terbentuknya aturan yang baru.

Putusan MK tersebut satu sisi dapat dipahami merupakan upaya memperkokoh keberadaan Pengadilan TIPIKOR sekaligus upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini dirasa menghambat dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi, namun di satu sisi berpeluang pula memperlamah keberadaan Pengadilan TIPIKOR bila pembuat Undang-undang tidak memiliki political will yang sungguh-sungguh untuk mendukung pemberantasan korupsi.

RUU Pengadilan Tipikor ; Kemajuan atau Kemunduran
RUU Pengadilan TIPIKOR telah selesai disusun draftnya oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan HAM, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk menjaga konsistensi pemberantasan korupsi, antara lain dalam pasal 40 yang berbunyi : ”Dengan Undang-Undang ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 dibentuk pada pengadilan negeri di setiap ibukota propinsi”. Sedangkan Pasal 41 ayat (1) ”Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan secara bertahap dengan Peraturan Presiden”.

Ide membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Provinsip memang ideal namun bila tidak diberi limit waktu sampai berapa lama Presiden wajib membentuk Pengadilan TIPIKOR di setiap Propinsi maka justru dapat menjadi kontraproduktif karena pembentukan Pengadilan TIPIKOR amat sangat tergantung dari kemauan Presiden.

Selain itu juga ada masalah terkait dengan Komposisi Majelis Hakim, Pasal 27 RUU Pengadilan TIPIKOR berbunyi :

”Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad hoc yang komposisinya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara”

Menyerahkan penentuan komposisi Majlis Hakim TIPIKOR kepada Ketua Pengadilan atau Ketua MA adalah suatu kemunduran karena justru salah satu kekhususan dari Pengadilan TIPIKOR adalah karena komposisi hakimnya lebih besar hakim ad hock daridapada hakim karier karena krisis kepercayaan publik terhadap hakim karier.

Masalah lainnya adalah masalah beban kerja hakim karier pengadilan TIPIKOR, hakim karier TIPIKOR selain statusnya sebagai hakim Pengadilan TIPIKOR juga hakim biasa yang juga memeriksa dan memutus perkara-perkara lain selain korupsi, potensi dampak negatifnya hakim karier Pengadilan TIPIKOR tidak dapat berkonsentrasi penuh memeriksa dan memutus perkara korupsi saja sehingga dikhawatirkan tidak maksimal menjalankan kewajibannya sebagai hakim pengadialn TIPIKOR, selain itu dalam perkara-perkara lain hakim karier Pengadialn TIPIKOR dapat saja menjadi pintu masuk terjadinya ”mafia peradilan”.
READ MORE >>

INTERNATIONAL MESSI FANS CLUB

Kabari Bos

 

Copyright © 2009 by KABARI BOS Powered By Blogger Design by ET