.jpg)
Carol Ebdon (City of Omaha) dan Aimes L. Franklin (University of Oklahoma)
Partisipasi warga negara dalam proses pembuatann aggaran pemerintahan merupakan topik yang telah mendapatkan perhatian yang bersar selama beberapa dasar warsa ini. Meski telah ada desakan kuat kepada kota-kota besar, penelitian di bidang ini masih terbatas jumlahnya. Kami mengidentifikasi ada empat unsur yang diyakini mempengaruhi proses partisipasi tersebut. Variabel-variabel dalam yang ada pada masing-masing unsur itu telah mendapatkan perhatian dalam literatur empiris, tapi belum dilakukan usaha yang sistematis untuk menguak efek interaksi dan memperluas teorinya. Kami menganggap adanya kelemahan pada pengetahuan kita, dan kami menyarankan suatu model mengenai partisipasi warga dalam pembuatan anggaran dan mengidentifikasi hipotesis yang mungkin bisa diuji dalam penelitian mendatang.
Sekarang ini banyak pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah yang berjuang kerang menghadapi tekanan fiskal. Untuk itu sedang diusahakan dibuat keputusan-keputusan mengurangi pengeluaran dan pelayanan atau menaikkan pajak . Dan kini tibalah saatnya warga negara memainkan peran lebih penting dalam membantu para pejabat pemerintahan dalam menentukan solusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat untuk keluar dari persoalan anggaran tersebut.
Untuk itu, selama era tahun 1990an dan memasuki era milenium baru ini, perhatian terhadap warga negara yang bersikap sinis dan tak percaya telah membuat pemerintah memusatkan perhatiannya lagi pada pengumpulan masukan dari warga selama proses pembuatan anggaran.
Mengingat pentingnya melibatkan warga negara dalam proses pembuatan anggaran tersebut, pertanyaan penelitian dalam kajian ini ada empat yakni: (1) Apa yang kita ketahui tentang partisipasi warga negara dalam proses pembuatan anggaran? (2) Bagaimana dugaan kita? dan (3) Apa kesenjangan atau hubungan yang hilang dalam pengetahuan kita? Dan (4) Bagaimana kita menggerakkan kemajuan teori yang ada?
Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian yakni tinjauan literatur, kelemahan dan kelebihan teori yang ada dan informasi tentang arah teori partisipasi warga negara ke dalam bidang-bidang yang lebih produktif.
Literatur Tentang Partisipasi Warga Dalam Pembuatan Anggaran
Pada prinsipnya ada empat elemen umum yang dipandang penting dalam menata partisipasi anggaran yakni (1) lingkungan pemerintahan, (2) desain proses, (3) mekanisme yang digunakan untuk mendorong timbulnya partisipasi dan (4) tujuan dan hasil yang diinginkan dari partisipasi itu.
Lingkungan pemerintahan. Di dalam literatur diidentifikasi ermpat komponen dalam lingkungan yakni struktur dan bentuk pemerintahan, budaya dan dinamika politik, persyaratann hukum dan heterogenitas dan ukuran populasi. Temuan yang ada menyatakan bahwa (1) Bentuk pemerintahan manajer- dewan ternyata lebih besar kemungkinannya menghasilkan input, (2) budaya politik kota mungkin mengkondisi perspesi (diantara politisi dan warga negara) tentang kebutuhan akan partisipasi; (3) undang-undang negara bagian sering menentukan apa yang akan dilakukan pihak kota dan (4) kota yang lebih besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk memformalisasikan proses partisipasi tersebut karena heterogenitas menciptakan tuntutan akan peningkatan akses. Akan tetapi ada beberapa divergensi dalam temuan tersebut, dan hal ini memperlihatkan adanya banyak kesenjangan dalam pengetahuan kita.
Desain proses. Dalam literatur, ada berbagai pertimbangan yakni penetapan waktu, jenis alokasi anggaran, partisipan dan pengumpulan preferensi sewaktu merancang proses partisipasi. Penetapan waktu itu penting karena input yang diterima terlambat lebih kecil kemungkinannya memiliki efek terhadap hasil (Callahan 2002; Franklin dan Ebdon 2004; Johnson 1998; Kathlene dan Martin 1991; King, Feltey dan Susel 1998; Preisser 1997; Thomas 1995). Jenis anggaran anggaran juga penting yang meliputi perbaikan modal, Community Development Block Grants dan dana untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan (Ebdon 2002). Selain itu partisipasi juga penting dan harus bersifat terbuka, representatif, dan akses yang luas. Dan yang penting juga kemampuan mendapatkan informasi tentang preferensi atau kesediaan untuk membayar layanan publik.
Mekanisme. Banyak metode yang digunakan untuk mendorong timbulnya partisipasi warga dalam proses pembuatan anggaran yakni: pertemuan publik, focus group, simulasi, komite dan survey (Ebdon 2003). Penelitian yang ada telah menunjukkan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode. Untuk itu penentuan mekanisme yang digunakan hendaknya dihubungkan dengan tujuan partisipasi warga. Dan mekanisme yang dipilih hendaknya punya hubungan langsung dengan elemen-elemen desainnya.
Tujuan dan hasil. Tujuan hendaknya ditetapkan di awal proses partisipasi warga dan hasilnya diukur dan diperbandingkan dengan apa yang diharapkan dan yang dicapai. Ada lima tujuan yang yakni (1) menginformasikan pembuatan keputusan, (2) menduduk partisipan mengenai anggaran, (3) mendapatkan dukungan atas usulan anggaran, (4) mempengaruhi pembuatan keputusan dan (5) meningkatkan kepercayaan dan menciptakan rasa terhadap masyarakat.
Partisipasi itu sangat berharga karena memberikan peluang untuk bisa mengumpulkan input dan mendorong terjadinya komunikasi dua arah, namun yang jarang terjadi adalah pembuatan keputusan alokasi sumberdaya itu diubang menjadi hasil langsung input (Ebdon dan Franklin 2004; Franklin dan Ebdon, 2004).
Inventaris Pengetahuan Kita dan Identifikasi Atas Kesenjangan
Terdapat variasi terkait peluang warga dalam berpartisipasi pada proses pembuatan anggaran. Ada beberapa hambatan, diantaranya adalah kondisi lingkungan politik yang membatasi komitmen pejabat kota dalam mencari dan menggunakan input, meningkatnya input dan akses membuat pekerjaan pejabat menjadi lebih sulit, bagian keuangan menginginkan kalau yang memprakarsai partisipasi itu pejabat dan komunikasi.
Terjadi perbedaan besar antara di antara mekanisme-mekanisme itu yakni jenis komunikasi yang berkembang antara warga dan pejabat publik. Komunikasi menentukan persepsi warga terhadap proses pembuatan anggaran . Dan komunikasi yang terjadi sering bersifat hanya satu arah saja. Namun menurut para ahli seyogyanya komunikasi terkait dengan proses pembuatan anggaran itu adalah dua arah (Crossby, Kelly, dan Schaefer 1986; Frisby dan Bowman 1996; Kahtlene dan Martin 1991; King, Feltey dan Suser 1998; Thomas 1995). Namun komunikasi dua arah ini kurang berkembang karena memerlukan waktu dan usaha lebih banyak.
Ada kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan kita mengenai partisipasi warga dalam proses pembuatan anggaran. Hal ini sebagian disebabkan oleh metodologi yang digunakan hingga kini. Kebanyakan karya empiris yang ada adalah studi kasus, sampel terbatas, wawancara informan utama atau pertanyaan yang sedikit dan mengakibatkan tidak ada upaya untuk menggeneralisasikan informasi yang ada dan menguji kesimpulan yang kita buat. Dan inilah yang menyebabkan kemajuan perkembangan teori terhambat. Dan kelemahan kita dalam membangun teori adalah kita hampir tidak memiliki pengetahuan empiris tentang tujuan dan hasil partisipasi dan kajian kita tentang partisipasi warga adalah kekurangan ketepatan konseptual. Ada sejumlah kasus dimana partisipasi khusus dirancang hanya sekitar masalah anggaran.
Cara Mendorong Kedisiplinan dalam Pembangunan Teori
Sewaktu mempertimbangkan partisipasi warga, mungkin satu-satunya keismpulan yang disepakati apra ilmuwan dan praktisi adalah bahwa masalah ini sangatlah kompleks.Ada variabel ganda dalam masing-masing elemen. Dalam masing-masing variabel, ada pilihan-pilihan cakupannya. Dalam literatur evaluasi, Mohr (1988) membahas kompleksitas yang disebabkan oleh beragamnya tataran input, aktivitas dan hasil melalui model “impact”. Model ini menggunakan teori program untuk merefleksikan meningkatnya kedayainginan dan kesulitan dalam mencapai hasil tataran tinggi yang menggiring ke arah terciptanya dampak utama program tersebut. Kita juga menggunakan piranti ini untuk memberikan model partisipasi warga. Dalam model itu ada tiga unsur utama yang menggambarkan input (variabel lingkungan, desain proses dan mekanisma) dan aktivitas prosesnya diperlihatkan pada paruh atas model yang disusun dair kiri ke kanan untuk menggambarkan garus kontinum konisi yang berkisar dari paling sedikit dan paling banyak mendukung partisipasi warga.
Dengan menggunakan model itu, kita bisa melihat ada sejumlah hubungan teoritis yang bisa dieksplorasi untuk kajian selanjutnya. Hubunagn bivariat di antara masing-masing input dan hasilnya harus yang ditegaskan terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah menyelidiki antar hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tentu saja, validitas operasional dan prediktif model ini harus ditetapkan. Validitas konseptual sebagian divalidasi dengan menggunakan literatur yang ada untuk mendefinisikan istilah-istilahnya. Namun untuk menguji validitas muka konsep dalam model itu, direkomendasikan untuk konsultasi kepada praktisi. Dengan menggunakan desain penelitian yang diusulkan itu, daya generalisasi dan realibilitas model ini bisa dibuktikan.
Kesimpulan
Sekarang ini, pemerintahan di segala tingkatan sedang getol-getolnya mengatasi isu-isu fiskal yang serius yang memerlukan pembuatan keputusan yang tegas tentang penarikan pajak dan ketentuan pelayanan. Ada keterputusan antara apa yang diharapkan warga dari pemerintah dan yang bersedia dibayarnya . Menurut Arnstein, “Aada perbedaan utama antara melaksanakan kegiatan partisipasi dan memiliki kekuasaan riil yang diperlukan untuk mempengaruhi proses” (1969, 216). Partisipasi bisa sangat penting untuk mendidik publik tentang keseiambangan dan dalam mendapatkan input penting dari warga tentang prioritas dan preferensinya.
Partisipasi warga negara dalam proses pembuatann aggaran pemerintahan merupakan topik yang telah mendapatkan perhatian yang bersar selama beberapa dasar warsa ini. Meski telah ada desakan kuat kepada kota-kota besar, penelitian di bidang ini masih terbatas jumlahnya. Kami mengidentifikasi ada empat unsur yang diyakini mempengaruhi proses partisipasi tersebut. Variabel-variabel dalam yang ada pada masing-masing unsur itu telah mendapatkan perhatian dalam literatur empiris, tapi belum dilakukan usaha yang sistematis untuk menguak efek interaksi dan memperluas teorinya. Kami menganggap adanya kelemahan pada pengetahuan kita, dan kami menyarankan suatu model mengenai partisipasi warga dalam pembuatan anggaran dan mengidentifikasi hipotesis yang mungkin bisa diuji dalam penelitian mendatang.
Sekarang ini banyak pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah yang berjuang kerang menghadapi tekanan fiskal. Untuk itu sedang diusahakan dibuat keputusan-keputusan mengurangi pengeluaran dan pelayanan atau menaikkan pajak . Dan kini tibalah saatnya warga negara memainkan peran lebih penting dalam membantu para pejabat pemerintahan dalam menentukan solusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat untuk keluar dari persoalan anggaran tersebut.
Untuk itu, selama era tahun 1990an dan memasuki era milenium baru ini, perhatian terhadap warga negara yang bersikap sinis dan tak percaya telah membuat pemerintah memusatkan perhatiannya lagi pada pengumpulan masukan dari warga selama proses pembuatan anggaran.
Mengingat pentingnya melibatkan warga negara dalam proses pembuatan anggaran tersebut, pertanyaan penelitian dalam kajian ini ada empat yakni: (1) Apa yang kita ketahui tentang partisipasi warga negara dalam proses pembuatan anggaran? (2) Bagaimana dugaan kita? dan (3) Apa kesenjangan atau hubungan yang hilang dalam pengetahuan kita? Dan (4) Bagaimana kita menggerakkan kemajuan teori yang ada?
Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian yakni tinjauan literatur, kelemahan dan kelebihan teori yang ada dan informasi tentang arah teori partisipasi warga negara ke dalam bidang-bidang yang lebih produktif.
Literatur Tentang Partisipasi Warga Dalam Pembuatan Anggaran
Pada prinsipnya ada empat elemen umum yang dipandang penting dalam menata partisipasi anggaran yakni (1) lingkungan pemerintahan, (2) desain proses, (3) mekanisme yang digunakan untuk mendorong timbulnya partisipasi dan (4) tujuan dan hasil yang diinginkan dari partisipasi itu.
Lingkungan pemerintahan. Di dalam literatur diidentifikasi ermpat komponen dalam lingkungan yakni struktur dan bentuk pemerintahan, budaya dan dinamika politik, persyaratann hukum dan heterogenitas dan ukuran populasi. Temuan yang ada menyatakan bahwa (1) Bentuk pemerintahan manajer- dewan ternyata lebih besar kemungkinannya menghasilkan input, (2) budaya politik kota mungkin mengkondisi perspesi (diantara politisi dan warga negara) tentang kebutuhan akan partisipasi; (3) undang-undang negara bagian sering menentukan apa yang akan dilakukan pihak kota dan (4) kota yang lebih besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk memformalisasikan proses partisipasi tersebut karena heterogenitas menciptakan tuntutan akan peningkatan akses. Akan tetapi ada beberapa divergensi dalam temuan tersebut, dan hal ini memperlihatkan adanya banyak kesenjangan dalam pengetahuan kita.
Desain proses. Dalam literatur, ada berbagai pertimbangan yakni penetapan waktu, jenis alokasi anggaran, partisipan dan pengumpulan preferensi sewaktu merancang proses partisipasi. Penetapan waktu itu penting karena input yang diterima terlambat lebih kecil kemungkinannya memiliki efek terhadap hasil (Callahan 2002; Franklin dan Ebdon 2004; Johnson 1998; Kathlene dan Martin 1991; King, Feltey dan Susel 1998; Preisser 1997; Thomas 1995). Jenis anggaran anggaran juga penting yang meliputi perbaikan modal, Community Development Block Grants dan dana untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan (Ebdon 2002). Selain itu partisipasi juga penting dan harus bersifat terbuka, representatif, dan akses yang luas. Dan yang penting juga kemampuan mendapatkan informasi tentang preferensi atau kesediaan untuk membayar layanan publik.
Mekanisme. Banyak metode yang digunakan untuk mendorong timbulnya partisipasi warga dalam proses pembuatan anggaran yakni: pertemuan publik, focus group, simulasi, komite dan survey (Ebdon 2003). Penelitian yang ada telah menunjukkan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode. Untuk itu penentuan mekanisme yang digunakan hendaknya dihubungkan dengan tujuan partisipasi warga. Dan mekanisme yang dipilih hendaknya punya hubungan langsung dengan elemen-elemen desainnya.
Tujuan dan hasil. Tujuan hendaknya ditetapkan di awal proses partisipasi warga dan hasilnya diukur dan diperbandingkan dengan apa yang diharapkan dan yang dicapai. Ada lima tujuan yang yakni (1) menginformasikan pembuatan keputusan, (2) menduduk partisipan mengenai anggaran, (3) mendapatkan dukungan atas usulan anggaran, (4) mempengaruhi pembuatan keputusan dan (5) meningkatkan kepercayaan dan menciptakan rasa terhadap masyarakat.
Partisipasi itu sangat berharga karena memberikan peluang untuk bisa mengumpulkan input dan mendorong terjadinya komunikasi dua arah, namun yang jarang terjadi adalah pembuatan keputusan alokasi sumberdaya itu diubang menjadi hasil langsung input (Ebdon dan Franklin 2004; Franklin dan Ebdon, 2004).
Inventaris Pengetahuan Kita dan Identifikasi Atas Kesenjangan
Terdapat variasi terkait peluang warga dalam berpartisipasi pada proses pembuatan anggaran. Ada beberapa hambatan, diantaranya adalah kondisi lingkungan politik yang membatasi komitmen pejabat kota dalam mencari dan menggunakan input, meningkatnya input dan akses membuat pekerjaan pejabat menjadi lebih sulit, bagian keuangan menginginkan kalau yang memprakarsai partisipasi itu pejabat dan komunikasi.
Terjadi perbedaan besar antara di antara mekanisme-mekanisme itu yakni jenis komunikasi yang berkembang antara warga dan pejabat publik. Komunikasi menentukan persepsi warga terhadap proses pembuatan anggaran . Dan komunikasi yang terjadi sering bersifat hanya satu arah saja. Namun menurut para ahli seyogyanya komunikasi terkait dengan proses pembuatan anggaran itu adalah dua arah (Crossby, Kelly, dan Schaefer 1986; Frisby dan Bowman 1996; Kahtlene dan Martin 1991; King, Feltey dan Suser 1998; Thomas 1995). Namun komunikasi dua arah ini kurang berkembang karena memerlukan waktu dan usaha lebih banyak.
Ada kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan kita mengenai partisipasi warga dalam proses pembuatan anggaran. Hal ini sebagian disebabkan oleh metodologi yang digunakan hingga kini. Kebanyakan karya empiris yang ada adalah studi kasus, sampel terbatas, wawancara informan utama atau pertanyaan yang sedikit dan mengakibatkan tidak ada upaya untuk menggeneralisasikan informasi yang ada dan menguji kesimpulan yang kita buat. Dan inilah yang menyebabkan kemajuan perkembangan teori terhambat. Dan kelemahan kita dalam membangun teori adalah kita hampir tidak memiliki pengetahuan empiris tentang tujuan dan hasil partisipasi dan kajian kita tentang partisipasi warga adalah kekurangan ketepatan konseptual. Ada sejumlah kasus dimana partisipasi khusus dirancang hanya sekitar masalah anggaran.
Cara Mendorong Kedisiplinan dalam Pembangunan Teori
Sewaktu mempertimbangkan partisipasi warga, mungkin satu-satunya keismpulan yang disepakati apra ilmuwan dan praktisi adalah bahwa masalah ini sangatlah kompleks.Ada variabel ganda dalam masing-masing elemen. Dalam masing-masing variabel, ada pilihan-pilihan cakupannya. Dalam literatur evaluasi, Mohr (1988) membahas kompleksitas yang disebabkan oleh beragamnya tataran input, aktivitas dan hasil melalui model “impact”. Model ini menggunakan teori program untuk merefleksikan meningkatnya kedayainginan dan kesulitan dalam mencapai hasil tataran tinggi yang menggiring ke arah terciptanya dampak utama program tersebut. Kita juga menggunakan piranti ini untuk memberikan model partisipasi warga. Dalam model itu ada tiga unsur utama yang menggambarkan input (variabel lingkungan, desain proses dan mekanisma) dan aktivitas prosesnya diperlihatkan pada paruh atas model yang disusun dair kiri ke kanan untuk menggambarkan garus kontinum konisi yang berkisar dari paling sedikit dan paling banyak mendukung partisipasi warga.
Dengan menggunakan model itu, kita bisa melihat ada sejumlah hubungan teoritis yang bisa dieksplorasi untuk kajian selanjutnya. Hubunagn bivariat di antara masing-masing input dan hasilnya harus yang ditegaskan terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah menyelidiki antar hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tentu saja, validitas operasional dan prediktif model ini harus ditetapkan. Validitas konseptual sebagian divalidasi dengan menggunakan literatur yang ada untuk mendefinisikan istilah-istilahnya. Namun untuk menguji validitas muka konsep dalam model itu, direkomendasikan untuk konsultasi kepada praktisi. Dengan menggunakan desain penelitian yang diusulkan itu, daya generalisasi dan realibilitas model ini bisa dibuktikan.
Kesimpulan
Sekarang ini, pemerintahan di segala tingkatan sedang getol-getolnya mengatasi isu-isu fiskal yang serius yang memerlukan pembuatan keputusan yang tegas tentang penarikan pajak dan ketentuan pelayanan. Ada keterputusan antara apa yang diharapkan warga dari pemerintah dan yang bersedia dibayarnya . Menurut Arnstein, “Aada perbedaan utama antara melaksanakan kegiatan partisipasi dan memiliki kekuasaan riil yang diperlukan untuk mempengaruhi proses” (1969, 216). Partisipasi bisa sangat penting untuk mendidik publik tentang keseiambangan dan dalam mendapatkan input penting dari warga tentang prioritas dan preferensinya.
