.jpg)
Pertanyaan politis terpenting dalam desentralisasi persekolahan harus berkaitan erat dengan tujuan desentralisasi. Mengapa desentralisasi persekolahan perlu dilakukan? Apa yang para pendukung harapkan dari desentralisasi persekolahan baik untuk mereka sendiri maupun pihak lain? visi public apa yang digunakan untuk mendukung keberhasilan desentralisasi? Apa saja agenda-agenda yang tersembunyi dibalalik desentralisasi persekolahan?
Studi-studi kasus tentang upaya desentralisasi dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa Desentralisasi dilakukan dengan beraneka ragam alasan baik tersusat tersirat-alsan politik, pendidikan, Administrsi, dan keuangan. Alasan-alasan ini dapat dikelompokkan dan berada dalam suatu spectrum yang luas.
Desentralisasi dikolombia ditentukan oleh kebutuhan para pemimpin politik guna melanggengkan kredibilitas mereka sendiri dan memupuk persatuan dan kesatuan yang kala itu terus diguncang oleh kekerasan dan kekacaubalauan. Pada ujung lain spektrum yang sama adalah desentralisasi yang sedang berlangsung di Negara-negara yang baru merdeka yang tadinya adalah bagian dari bekas negara Uni soviet. Banyak dari negara-negara baru ini pemerintah pusatnya. Benar-benar tidak mempunyai legitimasi dan kekurangan sumber daya keuangan, benar-benar tidak mampu mengendalikan system pendidikan. Desentralisasi muncul, pada kasus tertentu begitu mendadak, sebagai jalan pintas untuk mengisi kekosongan politik.
Di Hongaria, misalnya, Undang-Undang pendidikan Tahun 1985 memberi wewenang kepada sekolah Setempat untuk mengatur sendiri tugas dan system pendidikanya. Guru-guru diberi wewenang besar Untuk menyeleksi kepala sekolah ,dan system pengawasan lama yang terpusat lalu dirampingkan Menjadi lebih bersifat konsultatif. Hampir semua sekolah sekarang dimiliki dan diselenggarakan oleh Aparat setempat. Otonomi sekolah dalam kaitanya dengan pemerintah pusat secara konstitusi dilindungi Ke sekolah-sekolah dalam bentuk hibah (block grant)inilah yang dalam ungkapkan kata-kata Halaszs (1992, 3), disebut pembuatan kebijakan “negatif’.
Di Hongaria, seperti negara lain di Eropa Timur, Halasz menulis, ”desentralisasi dan otonomi sekolah tidak tampak sebagai sesuatu yang terencana sebagai tanggapan atas masalah system, tetapi lebih sebagai penghargaan atas perjuangan demi kemerdekaan politik”. Fragmentasi yang terjadi telah menimbulkan seriusnya masalah-masalah praktis. Sekolah-sekolah setempat sudah cerdik memanipulasi rumus-rumus penyusunan anggaran sebagai muslihat untuk bisa meperbesar anggaran dan bertambahnya inefisiensi, dan pertanyaan serius muncul tentang kapasitas administrasi yang menjadi tanggung jawab pejabat sekolah setempat. Masalah-masalah ini lalu membuat situasi menjadi serba sulit ketika system desentralisasi berjuang keras untuk mendapatkan legitimasi.
Desentralisasi persekolahan yang terjadi di Kolombia dan Hongaria sebagai akibat dari krisis- Juga salah satu upaya yang diperhitungkan oleh penguasa untuk melanggengkan otoritas; sasaran Lainnya adalah mengisi kekosongan politis.Di antara kedua ekstrim ini terdapat beraneka ragam Negara yang sudah melakukan progam-progam desentralisasi dengan alsan-alasan yang berbeda. Berikut ini gambaran singkat pengalaman sembilan negara, yang masing-masing mempunyai alasan untuk mendesentralisasikan persekolahaannya.
Penulis : Edwadrd B. Fiske
Dalam Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran,
Potitik dan konsensus
Studi-studi kasus tentang upaya desentralisasi dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa Desentralisasi dilakukan dengan beraneka ragam alasan baik tersusat tersirat-alsan politik, pendidikan, Administrsi, dan keuangan. Alasan-alasan ini dapat dikelompokkan dan berada dalam suatu spectrum yang luas.
Desentralisasi dikolombia ditentukan oleh kebutuhan para pemimpin politik guna melanggengkan kredibilitas mereka sendiri dan memupuk persatuan dan kesatuan yang kala itu terus diguncang oleh kekerasan dan kekacaubalauan. Pada ujung lain spektrum yang sama adalah desentralisasi yang sedang berlangsung di Negara-negara yang baru merdeka yang tadinya adalah bagian dari bekas negara Uni soviet. Banyak dari negara-negara baru ini pemerintah pusatnya. Benar-benar tidak mempunyai legitimasi dan kekurangan sumber daya keuangan, benar-benar tidak mampu mengendalikan system pendidikan. Desentralisasi muncul, pada kasus tertentu begitu mendadak, sebagai jalan pintas untuk mengisi kekosongan politik.
Di Hongaria, misalnya, Undang-Undang pendidikan Tahun 1985 memberi wewenang kepada sekolah Setempat untuk mengatur sendiri tugas dan system pendidikanya. Guru-guru diberi wewenang besar Untuk menyeleksi kepala sekolah ,dan system pengawasan lama yang terpusat lalu dirampingkan Menjadi lebih bersifat konsultatif. Hampir semua sekolah sekarang dimiliki dan diselenggarakan oleh Aparat setempat. Otonomi sekolah dalam kaitanya dengan pemerintah pusat secara konstitusi dilindungi Ke sekolah-sekolah dalam bentuk hibah (block grant)inilah yang dalam ungkapkan kata-kata Halaszs (1992, 3), disebut pembuatan kebijakan “negatif’.
Di Hongaria, seperti negara lain di Eropa Timur, Halasz menulis, ”desentralisasi dan otonomi sekolah tidak tampak sebagai sesuatu yang terencana sebagai tanggapan atas masalah system, tetapi lebih sebagai penghargaan atas perjuangan demi kemerdekaan politik”. Fragmentasi yang terjadi telah menimbulkan seriusnya masalah-masalah praktis. Sekolah-sekolah setempat sudah cerdik memanipulasi rumus-rumus penyusunan anggaran sebagai muslihat untuk bisa meperbesar anggaran dan bertambahnya inefisiensi, dan pertanyaan serius muncul tentang kapasitas administrasi yang menjadi tanggung jawab pejabat sekolah setempat. Masalah-masalah ini lalu membuat situasi menjadi serba sulit ketika system desentralisasi berjuang keras untuk mendapatkan legitimasi.
Desentralisasi persekolahan yang terjadi di Kolombia dan Hongaria sebagai akibat dari krisis- Juga salah satu upaya yang diperhitungkan oleh penguasa untuk melanggengkan otoritas; sasaran Lainnya adalah mengisi kekosongan politis.Di antara kedua ekstrim ini terdapat beraneka ragam Negara yang sudah melakukan progam-progam desentralisasi dengan alsan-alasan yang berbeda. Berikut ini gambaran singkat pengalaman sembilan negara, yang masing-masing mempunyai alasan untuk mendesentralisasikan persekolahaannya.
Penulis : Edwadrd B. Fiske
Dalam Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran,
Potitik dan konsensus
