Sudahkah Anda Memberi Kabar

Rabu, 20 Mei 2009

Melembagakan Pendekatan Partisipatif di Era Otonomi Daerah

Penulis:Dadan S Suharmawijaya
Direktur Pengembangan Program pada Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP).


Pendahuluan
Bank Dunia (1996) telah merumuskan definisi partisipasi sebagai suatu "proses dimana semua pihak yang memegang andil dalam proses pembangunan ikut mengarahkan dan mengatur proses pengembangan, serta keputusan-keputusan dan sumber daya yang mempengaruhinya." Pendekatan-pendekatan partisipatif semakin dipandang sebagai satu-satunya cara yang paling efektif untuk menyelaraskan pelayanan dan program pemerintah dengan kebutuhan, aspirasi, kondisi dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu dinamika pembangunan yang langgeng dan berkelanjutan. Secara konseptual, pendekatan partisipatif mendapat dukungan yang kuat di tingkat tertinggi dalam pemerintahan Indonesia, sementara di tingkat lapangan, hal yang sama dipromosikan oleh kader-kader lapangan dari LSM-LSM, proyek-proyek bantuan luar negeri, dan beberapa instansi pemerintah daerah yang telah memiliki komitmen menjalankannya.

Saat ini di Indonesia, muncul dorongan untuk menciptakan iklim yang lebih partisipatif seiring struktur pemerintahan yang lebih terdesentralisasi. Otonomi Daerah sendiri telah menjadi bentuk pengejawantahan sistem pemerintahan yang desentralism. Gerakan untuk melakukan desentralisasi dan partisipasi mendapat dorongan dari situasi ekonomi politik kini dimana kapasitas pemerintah telah banyak berkurang baik dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi dan pelayanan maupun pembiayaan internal birokrasi. Krisis ekonomi dan gejolak sosial telah mempercepat perubahan di dalam pemerintahan. Masyarakat yang kini lebih berpendidikan (well inform), juga mempunyai akses yang leluasa terhadap informasi dan pendapat, sehingga memunculkan harapan yang lebih tinggi dan tuntutan-tuntutan baru terhadap pemerintahnya. Otonomi Daerah sendiri secara substansial menuntut derajat yang tinggi adanya partisipasi. Sistem pemerintahan yang didesain semakin dekat ke masyarakat (bawah) secara otomatis memancing loncatan sambutan dari bawah, yang dalam bahasa kita dikonsepkan menjadi partisipasi. Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri secara tidak langsung memberikan pembelajaran untuk menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, hal ini memberikan peluang dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Antara desentralisasi dan partisipasi menjadi saling melengkapi. Desentralisasi yang meletakkan proses pengambilan keputusan lebih dekat dengan kelompok sasaran, sementara partisipasi menempatkan suara masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Program-program yang disusun dengan cara ini biasanya lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat bawah, sekaligus menanamkan rasa memiliki dalam masyarakat. Hal ini menunjang semangat masyarakat dan menciptakan dinamika pembangunan yang lebih efisien, transparan dan berkelanjutan. Reformasi politik dan birokrasi yang kini diperdebatkan di Indonesia, mengutamakan masalah efisiensi, transparansi, dan kepercayaan. Undang-undang dan kebijakan baru menitikberatkan desentralisasi, privatisasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, manajemen dan evaluasi proses pembangunan.

Meski sistem pemerintahan telah menerapkan Otonomi Daerah dan pendekatan partisipatif telah menjadi prasyarat utama program-program bantuan luar negeri, bukan berati implementasinya tanpa rintangan. Rintangan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan partisipatif di lembaga pemerintahan tak lepas dari warisan Orde Baru yang telah menciptakan struktur pemerintahan yang sangat tersentralisasi, dengan susunan administrasi yang hirarkis dan kaku, yang dipercayakan untuk menuntun dan menguasai seluruh proses pembangunan. Hal ini tentu sangat bertolakbelakang dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan saat ini yaitu desentralisasi yang secara subtantif mengharuskan adanya partisipasi rakyat yang pada pola sebelumnya hanya menjadi objek. Permasalahan saat ini adalah apakah mentalitas birokrasi lama mampu dengan cepat mengikuti perubahan jaman. Meski secara konseptual, sistem sudah ditata sedemikian rupa, tanpa komitmen yang kuat dari pelaksananya, tujuan mulia sulit untuk dicapai. Birokrasi yang ada sebagian besar masih memiliki karakter lama yang sulit diubah. Dengan dialihkannya tugas rancangan, pelaksanaan dan manajemen program kepada masyarakat dan petugas-petugas lapangan yang langsung berbaur dengan masyarakat, maka eselon menengah ini, yang seolah-olah bertugas sebagai "pengurus pembangunan," mungkin akan merasa terancam.

Disisi lain saat ini banyak proyek pembangunan terutama bantuan donor yang berupaya melembagakan pendekatan-pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan programnya. Namun sejauh ini belum dapat dipastikan bahwa model-model inovatif yang dikembangkan oleh proyek tersebut akan diterima, diterapkan dan direplikasikan dalam proyek-proyek pembangunan selanjutnya pasca berhentinya program tersebut. Sejumlah proyek bantuan luar negeri di Indonesia telah berhasil mempromosikan pola perencanaan dan manajemen proyek yang partisipatif. Meskipun dampak dari proyek-proyek ini positif, namun pada umumnya hanya terbatas pada masyarakat dan lembaga yang terlibat langsung dalam proyek itu sendiri. Tantangan kita adalah bagaimana proyek seperti itu mampu menunjukkan dampak yang lebih luas, dimana model pendekatan dan prosedur proyek tersebut terus diterapkan pemerintah dan masyarakat setempat. Lebih dari itu direplikasi dan diseminasikan di daerah-daerah lain. Untuk itu langkah-langkah apa yang sudah diambil dan prosedur apa yang sudah dikembangkan agar pemerintah daerah dan masyarakat terus menerapkan pendekatan percontohan tersebut. Dan apakah telah ada upaya reformasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk menunjang proses ini.

Membingkai Otonomi Daerah
Otonomi Daerah secara formal telah dikonsepkan berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dimana daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Ini artinya bahwa Otonomi Daerah sesungguhnya bukan merupakan otonomi pemerintah daerah tetapi lebih dari itu juga otonomi bagi masyarakat daerah.

Otonomi Daerah sendiri secara konseptual bertujuan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan transparan. Efisiensi dapat dipenuhi dengan penyerahan sebagian kewenangan -yang selama ini didominasi penangannya oleh pemerintah pusat dan dijalankan secara sektoral lewat instansi vertikal- kepada daerah. Filosofi sederhana efisiensi ini adalah “Indonesia terlalu besar untuk diurusi hanya oleh pemerintah pusat, disisi lain pemerintah pusat terlalu tinggi untuk mengurusi hal-hal kecil di daerah.” Karenanya akan lebih efisien bila sejumlah kewenangan yang selama ini ditangani pemerintah pusat, dengan Otonomi dijalankan oleh daerah. Dengan desentralisasi sesungguhnya beban pusat menjadi berkurang. Disisi lain daerah memiliki keleluasaan untuk menjalankan sebuah kewenangan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Untuk menterjemahkan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah, tentu saja pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Disinilah muncul adanya keharusan keterlibatan masyarakat, dimana sebagai pihak yang terkena dampak sebuah kebijakan, masyarakat sudah selayaknya ikut menentukan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karenanya UU mengharuskan kebijakan dibuat atas prakarsa dan aspirasi masyarakat. Disinilah muncul apa yang dikonsepkan sebagai partisipasi.

Sementara pencapaian transparansi lewat otonomi daerah secara konseptual bisa terpenuhi dengan asumsi semakin dekat pembuat kebijakan dengan objek kebijakan akan memunculkan interaksi langsung antara kedua belah pihak. Sehingga reaksi atas sebuah kebijakan bisa terjadi secara langsung dan saling menyikapi satu dengan yang lainnya. Disinilah esensi kontrol masyarakat sebagai kunci transparansi penyelenggaraan pemerintah menunjukkan urgensinya. Transparansi sendiri sebagai bagian tak terpisahkan yang menunjang efisiensi. Dengan transparansi, kebocoran maupun penyimpangan sebuah implementasi kebijakan bisa ditekan yang dampaknya pada efisiensi dan efektivitas program atau kebijakan itu sendiri. Transparansi yang membutuhkan kontrol masyarakat dalam hal ini lagi-lagi memunculkan konsep partisipasi.
Singkat kata, Otonomi Daerah yang membuka kunci partisipasi menjadikan program pembangunan yang hendak dilakukan akan lebih realistis, lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan publik. Artinya peluang terjadinya, ketidaktepatan bahkan kesia-siaan, pemborosan sampai kebocoran, bisa diperkecil sedemikian rupa.

Transparansi sendiri sesungguhnya bertumpu pada akuntabilitas yang dalam era Otonomi berorientasi ke publik. Karenanya selama ini muncul dan berkembang wacana akuntabilitas publik (public accountability). Akuntabilitas sendiri dalam hal ini sedikitnya harus memenuhi tiga dimensi;
1) Dimensi finansial  bahwa segala penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) harus benar-benar berdasarkan persetujuan legislatif (parlemen) sebagai wakil rakyat. Namun kontrol parlemen tidak dimaksudkan sebagai bargaining politik, melainkan untuk memastikan dana yang digunakan pemerintah adalah alokasi yang tepat, murah (efisien & efektif) terhindar dari manipulasi yang pada ujungnya menyengsarakan masyarakat.
2) Dimensi politik  bahwa setiap tindakan dari masing-masing pihak harus jelas legitimasi dan pertanggungjawabannnya serta dibuat atas dasar proses yang demokratis, sehingga betul-betul mencerminkan mandat dan aspirasi rakyat.
3) Dimensi formal (legal)  ini merupakan penjabaran nyata prinsip negara hukum, dimana segala sesuatu harus memiliki keabsahan secara formal berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Hal ini untuk mengantisipasi bila terjadi sesuatu ada rujukan yang jelas.

Untuk mewujudkan bingkai otonomi sebagaimana dikonsepsikan diatas, bukannya tanpa syarat. Paling tidak secara garis besar dikelompokkan menjadi syarat internal dan syarat eksternal.
Syarat internal menyangkut kemauan dan kemampuan masyarakat untuk keluar dari tradisi lama yang sentralistik menuju tradisi baru yang menuntut kemandirian. Hal ini terkait dengan kesadaran politik dan kapabilitas politik masyarakat. Yaitu kemampuan masyarakat mengaktualisasikan aspirasi dan tuntutannya secara damai dan konstitusional. Sikap mental seperti ini menjadi keharusan pula bagi aparat pemerintahan daerah. Prakarsa-prakarsa yang inovatif, kreatif, produktif berdasarkan inisiatif daerah tanpa harus menunggu pusat. Untuk mewujudkan ini, tentunya harus ada upaya capacity building baik bagi community maupun institusi lokal. Namun demikian terobosan prakarsa masyarakat dan pemerintah daerah ini harus terbingkai inklusifisme. Artinya ia harus terbuka bagi dinamika yang lebih luas, tidak terjebak pandangan kedaerahan yang sempit, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak kreatifitas daerah itu sendiri. Hal ini menyangkut pula bagaimana cara pandang masyarakat dan pemerintah daerah dalam melihat potensi dan kondisi daerahnya. Dengan bingkai inklusifisme, optimalisasi potensi daerah tidak menutup kemungkinan didukung outsourching dan kerjasama dengan daerah lain. Syarat internal ini menyangkut pula iklim demokratis yang harus dikembangkan di daerah, yang langkah awalnya ditandai berfungsinya parlemen sebagai corong aspirasi rakyat sekaligus menjalankan fungsi kontrolnya. Yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah kepemimpinan daerah yang harus mampu mengarahkan dan membawa masyarakat dan aparat pemerintahnya, memenuhi syarat internal sebagaimana diungkapkan sebelumnya. Dalam hal ini kepemimpinan di daerah tidak cukup sekedar memenuhi aspek popularitas tetapi lebih dari itu harus didukung profesionalisme.

Syarat eksternal, menyangkut kondusifitas lingkungan makro. Dalam hal ini konstelasi politik nasional yang bisa menjamin demokratisasi dan berjalannya otonomi daerah. Komitmen pemerintah pusat untuk membangun kepercayaan terus berjalannya otonomi daerah sangat diperlukan. Hal ini nampak dari kejelasan peraturan pelaksana UU yang pada awal dilaksanakannya Otonomi Daerah sempat menjadi pemicu kesimpangsiuran. Dengan UU Otonomi baru yang telah direvisi, hal ini diharapkan tidak kembali terulang. Konstelasi politik nasional memang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaganya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis. Hal ini tentunya ditunjang adanya kepastian dan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Format Perencanaan Daerah
Format perencanaan pembangunan, biasanya memilih diantara dua model yaitu model kewilayahan dan model sektora. Model kewilayahan yaitu perencanaan pembangunan yang melihat wilayah-wilayah sebagai domain utamanya, dimana wilayah ter-break down kedalam daerah yang lebih kecil, baru didalamnya membahas permasalahan sektoral di daerah lebih kecil tersebut. Sementara model sektoral melihat sektor-sektor sebagai domain utamanya. Masalah terbagi dalam sektor-sektor yang berbeda, kemudian baru dilihat di wilayah mana problem sektoral itu ada atau mau diletakkan.

Model kewilayahan sendiri setidaknya bisa meliputi tiga tipe; 1) perencanaan wilayah lokal tertentu yang menjadi bagian daerah, 2) perencanaan antar wilayah dalam daerah tersebut, 3) perencanaan keseluruhan daerah, 4) kerjasama antar daerah (dengan wilayah di daerah lain).
Secara Nasional, model sektoral adalah model pembangunan yang dominan dilaksanakan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tersentralistik sebelum era sekarang ini. Oleh karenanya setiap sektor yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk departemen-departemen, memiliki instansi vertikal sampai ke bawah dalam bentuk kanwil. Sementara era otonomi daerah ini, lebih memakai model kewilayahan. Dimana pembangunan lebih dilihat sebagai persoalan daerah, yang didalamnya terdiri dari berbagai sektor. Karenanya pasca diberlakukannya otonomi daerah, kanwil yang merupakan instansi pusat diubah menjadi dinas yang merupakan instansi daerah.

Pada tingkat lokal di era otonomi sekarang, daerah sebagai pemegang kewenangan memiliki kebebasan untuk memilih diantara satu diantara dua format diatas atau mengkolaborasikannya. Kalau memilih format kewilayahan berarti kab/kota meletakan kecamatan sebagai domain perencanaan pembangunan daerah baru didalammnya masuk sektor-sektor untuk setiap kecamatan tersebut. Pilihan ini di beberapa daerah diterapkan dengan memperluas kewenangan kecamatan dalam banyak sektor. Sementara pilihan format sektoral biasanya diimplementasikan dengan model-model pelayanan satu atap yang bertumpu pada dinas-dinas. Daerah yang mengkolaborasikan kedua model biasanya nampak pada adanya kewenangan tertentu yang memang dipusatkan di kecamatan sementara kewenangan tertentu lainnya bertumpu di dinas.

Pilihan atas model perencanaan pembangunan ini tentunya menjadi keputusan daerah sendiri dengan memperhatikan karakter, kebutuhan dan realitas politik lokal. Hal ini juga tergantung format politik yang dikembangkan sebagai hasil interaksi hubungan antara legislatif, eksekutif dan masyarakat. Setiap daerah akan membangun format politik sendiri sebagai konstelasi politik setempat atas realitas politik yang ada.

Terlepas dari model perencanaan daerah yang dipilih, di era otonomi daerah ini. Kesemuanya baik pendekatan kewilayahan maupun sektoral, mau tidak mau harus mengangkat partisipasi masyarakat. Baik dalam perencanaan maupun kontrol. Perbedaan hanya akan terlihat pada langkah implementasi saja. Hal ini akan dibahas dibagian belakang.

Desentralisasi dan Partisipasi
Partisipasi sebagai kunci keberhasilan otonomi daerah tentunya sangat terkait perencanaan daerah itu sendiri. Otonomi daerah yang berorientasi kemajuan untuk mencapai tujuannya harus menjadi proses yang memperkuat prakarsa masyarakatnya. Dalam UU 22/1999 sendiri yang telah direvisi 29 September 2004 lalu, mengharuskan adanya prakarsa dan aspirasi masyarakat. Salah satu rujukan implementasi prinsip tersebut adalah SE Mendagri No 050/987/SJ Tgl 5 Mei 2003 tentang pedoman penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan yang partisipatif.

Forum koordinasi pembangunan sebetulnya merupakan pola lama yang mungkin lebih populer dengan sebutan “jaring asmara” akronim dari menjaring aspirasi masyarakat. Secara konseptual mekanisme “jaring asmara” ini cukup bagus dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Karena didalamnya sarat dengan partisipasi masyarakat. Namun sebagai kajian yang bertujuan perbaikan, kita harus mengkritisi pula implementasi mekanisme ini.

Sebagai sebuah mekanisme perencanaan pembangunan, “jaring asmara” telah memperlihatkan pola perencanaan bottom up yang cukup terstruktur. Dimulai dari Musbangdes (bahkan Musbangdus), sampai Rakorbang Tingkat Nasional. Beberapa hal yang bisa dikritisi dari implementasi mekanisme ini diantaranya, partisipan pertemuan itu sendiri. Pada tingkat bawah, apakah betul seluruh masyarakat dilibatkan. Meski tidak semua daerah, dibeberapa tempat, partisipan tidak mencerminkan grass root yang sebenarnya. Bahkan dimungkinkan adanya Musbang Fiktif. Dari sisi serapan aspirasi, ketika meningkat ke forum perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, bukan tidak mungkin aspirasi masyarakat mengalami reduksi bahkan penghapusan, bukan karena alasan skala prioritas, tetapi lebih karena kepentingan pihak tertentu. Tak salah bila pada titik tertentu masyarakat mengalami frustasi karena aspirasinya tidak pernah muncul ataupun terrealisasi.

Reduksi atau pemangkasan program memang dimungkinkan, karena selain ada skala prioritas, dimungkinkan karena faktor perwakilan yang mengangkat hasil musbang dibawahnya. Namun sebetulnya hal ini bisa diatasi dengan dokumentasi yang rapi. Sementara pemangkasan program bahkan penggantian program dimungkinkan karena adanya mekanisme yang memberikan kebebasan sepenuhnya bagi legislatif dan eksekutif untuk melakukan “bargaining” dalam penyusunan APBD. Disinilah terletak titik kritis reduksi bahkan penghilangan aspirasi masyarakat karena kepentingan tertentu itu. Secara logika, legislatif (parlemen) yang merupakan representasi warga, dan eksekutif sebagai penyelenggara “jaring asmara” membawa aspirasi warga yang sama. Karena mekanismenya berasal dari sumber yang sama.

Terkait mekanisme perencanaan pembangunan yang berjenjang ini, secara formal harus ada kepastian bahwa dokumen aspirasi dari tingkat bawah secara berjenjang bisa sampai ke atas. Harus dijamin pula bahwa perencanaan pembangunan harus merujuk pada mekanisme tersebut. Dari aspek formalitas hukum, hal ini baru menjamin aspek perencanaan. Pada taraf implementasi dan evaluasi, jaminan partisipasi dan kontrol langsung dari masyarakat, sejauh ini belum memiliki bingkai hukum. Pihak yang memiliki otoritas kontrol langsung hanyalah parlemen. Tanpa jaminan hukum kontrol langsung, satu-satunya yang bisa diharapkan adalah efektifitas kontrol oleh parlemen. Parlemen sendiri harus didorong untuk dibingkai dalam jaminan hukum yang memaksa mereka bertanggungjawab kepada masyarakat. Dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya, jaminan tersebut harus kita perjuangkan. Dengan demikian, baik eksekutif maupun legislatif bisa dikontrol langsung oleh masyarakat.

Berharap Pada Pilot Project Partisipasi.
Terlepas dari problematika di atas sesungguhnya ada ruang harapan yang selama ini sudah dilakukan. Beberapa program pembangunan bantuan luar negeri meski hanya sebagai stimulan, telah memberikan alternatif objek analisis bandingan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK), misalnya. Pada tingkat bawah telah menghibur masyarakat karena direncanakan lewat mekanisme “jaring asmara” dan langsung dapat dilihat implementasinya. Namun jangan lupa bahwa PPK hanyalah program stimulus yang sewaktu-waktu bisa (harus) hilang. Untuk keberlanjutan pembangunan pasca siklus program stimulan ini, harus dihapuskan berbagai pandangan dan sikap yang salah atas keberadaannya. Masyarakat harus diyakinkan bahwa dana program tersebut bukan dari pemerintah, justru kedepan pemerintah dan masyarakatlah yang harus melanjutkan pola semacam itu. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan pada masyarakat maupun pemerintah yang tergantung pada dana-dana bantuan pembangunan semacam ini.

Sikap semacam ini tentu saja sangat mempengaruhi pola penganggaran, dimana DPRD maupun pemerintah daerah mengandalkan dana bantuan tersebut bagi pembangunan masyarakatnya, tanpa menganggarkan dari sumber yang mereka miliki sendiri. Alokasi yang seharusnya ada, dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mungkin tidak perlu. Seperti kenaikan gaji & tunjangan DPRD atau dana “ngelencer”.

Untuk melengkapi kajian ini, kiranya tidak salah menyajikan sedikit evaluasi atas perencanaan partisipatif (jaring asmara) maupun program-program pilot project yang ada selama ini. Dalam beberapa kritikal poin dibawah ini:
 Pada kenyataan, perencanaan "bottom-up" hanya mempengaruhi penentuan target dan distribusi dalam program "top-down" yang disusun dan dirancang di tingkat pusat, dan sejumlah kecil program sudah didelegasikan ke Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II dalam rangka program desentralisasi. Asumsi yang sama terjadi pada level semakin ke bawah.
 Sebagaimana dibahas di bagian pendahuluan dari laporan ini, istilah partisipasi mempunyai banyak interpretasi dan manisfestasi yang berainan. Secara luas, ada dua bentuk partisipasi yang saat ini diterapkan di Indonesia: satu yang diringkaskan oleh Bank Dunia sebagai "proses dimana semua pihak yang memegang andil dalam proses pembangunan ikut mengarahkan dan mengatur proses pengembangan, serta keputusan-keputusan dan sumber daya yang mempengaruhinya," dan suatu pengertian yang lebih sempit tentang partisipasi, yakni masyarakat menerima dan ikut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah. Sangatlah besar konsekwensi dari interpretasi yang berbeda ini terhadap hubungan sosial, dan terhadap sifat dan kualitas pelayanan dari pemerintah. Sebagaimana pandangan salah yang harus diluruskan di atas.
 Menunjang tumbuhnya partisipasi yang benar dan inklusif membutuhkan perubahan yang amat sangat dalam terhadap pemahaman petugas pemerintah terhadap masyarakat, dan peranan mereka sendiri menghadapi masyarakat tersebut.
 Bagaimana perubahan seperti ini dapat dicapai? Salah satu pendekatannya adalah dengan meng-indoktrinasi kembali para pegawai-pegawai pemerintah agar lebih menghargai dan memahami istilah ini, dan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengaktualisasikan pendekatan partisipatif dalam melaksanakan tugas mereka. Pendekatan kedua agak berbeda, yaitu cara "belajar melalui praktek (learning by doing)" dengan memfasilitasi proses partisipatif di dalam tubuh organisasi dan forum-forum pemerintah. Pendekatan ketiga adalah langsung melibatkan petugas-petugas dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam proses partisipatif di tingkat masyarakat. Sebagai contoh, dalam program PPK harus ada keterlibatan nyata tanpa maksud intervensi dari pihak pemerintah ke dalam program ini. Ketiga pendekatan ini tentu saja tidak eksklusif satu sama lainnya. Idealnya, sebuah proyek yang bermaksud menanamkan prinsip-prinsip partisipatif, harus menempuh ketiga pendekaatan ini sekaligus. Hanya, yang mana yang harus lebih diprioritaskan?
 Jenis proyek yang paling memungkinkan untuk mencapai hasil yang memuaskan, dan terus berhasil setelah siklus proyek berakhir, justeru proyek-proyek yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengungkapkan apa saja yang mereka inginkan dan butuhkan, serta jenis pelayanan ataupun bantuan yang mereka hendaki dari pemerintah dan sumber-sumber lain. Mendampingi lembaga-lembaga pemerintah dalam melewati suatu proses yang membangkitkan sikap kritis serta kemampuan berorganisasi merupakan cara yang paling mahir untuk menumbuhkan pendekatan partisipatif pada lembaga-lembaga ini.
 Hampir semua proyek yang ada di daerah selama Otoda ini memiliki mandat khusus untuk meningkatkan pelayanan pemerintah di bidangnya masing-masing. Pendekatan sektoral ini agak ganjil jika diterapkan di dalam model partisipasi yang mengakar di masyarakat, karena kehidupan masyarakat desa tidak serapi birokrasi pemerintah.
 Pengalaman menekankan betapa pentingnya hubungan yang erat dengan pemerintah daerah. Seperti dengan BAPPEDA dan dukungan yang kuat dari Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan aparat birokrasinya. Keberhasilan Proyek harus ditunjang sifatnya yang inklusif. Segala aspek proses perencanaan, manajemen dan pelaksanaan proyek melibatkan berbagai Dinas dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, ditambah dengan LSM, bank, dan perusahaan-perusahaan swasta. Dalam konteks pemerintah Indonesia saat ini, interaksi semacam ini tentu sangat sulit dikembangkan, terkecuali dapat dukungan yang kuat dari kepala daerah. Cara ini mempercepat pengalihan "pemilikan" proyek kepada pemerintah setempat, yang sangat penting bagi kesinambungan dan kelanjutan proyek jangka panjang. Proyek dengan konsep satu atap atau "bekerja di dalam sistim" adalah secara fisik menempatkan team manajemen proyek di kompleks kantor pemerintah. Disamping meningkatkan hubungan dan komunikasi sehari-hari dan memberikan kesempatan kepada staf proyek untuk berpartisipasi dalam berbagai rapat dan kegiatan, hal ini membantu timbulnya perasaan bahwa proyek adalah bagian integral dari susunan pemerintah, suatu pertimbangan yang penting dalam budaya birokrasi Indonesia. Hubungan dan pembauran sehari-hari juga membantu meniadakan "celah budaya" antara konsultan dengan tuan rumahnya.
 Dalam pilot project, pengembangan sumber daya manusia harus merupakan kegiatan utama dalam Proyek. Artinya, program harus menyiapkan SDM lokal yang menghayati betul akan program dan mampu menjalankan program bersama masyarakat dan pemerintah seandainnya siklus bantuan program dari donor sudah berhenti.
 Proyek PPK sendiri, khususnya Team Pelaksana Proyek Tk. II harus berusaha menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber dana serta masukan lain yang dapat mendukung pengembangan daerah yang partisipatif. Disamping adanya intergrasi yang lebih dekat antara PPK dengan program-program dan proyek-proyek lainnya.

Makalah dipresentasikan pada Regional Meeting Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 4 – 8 Oktober 2004, di Hotel Club Bunga Butik Resort, Batu.

Kabari Bos

 

Copyright © 2009 by KABARI BOS Powered By Blogger Design by ET