Sudahkah Anda Memberi Kabar

Kamis, 05 Maret 2009

Paradigma Baru Kebijakan Pelayanan Publik Yang Pro Civil Society Dan Berbasis Hukum

Penulis: Jazim Hamidi
(Dosen Fakultas Hukum Unibraw)

Pendahuluan
Kecenderungan dunia dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publiknya, dewasa ini sudah mengalami pergeseran paradigma bernegara yang digunakan yaitu dari state oriented menuju civilize oriented. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan akan peran serta masyarakat dalam era gelombang demokrasi partisipatif - menuju terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, damai, dan sejahtera. Adalah wajar, kalau semua pemerintahan di dunia sekarang ini berada dalam tekanan untuk dapat bekerja lebih baik: efektif, efisien, ekonomis (to maximize results and minimize costs). Upaya-upaya yang dilakukan seperti reinventing, reengineering, horizontal administration, responsive government dan lain sebagainya semuanya telah dilakukan agar pemerintahan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.
Tantangan ini telah merubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan pelayanan masyarakat dengan mutu yang tinggi (high quality services). Konsekuensinya, semua pemerintahan di dunia bersaing untuk menggagas inisiatif baru tentang upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar dapat memenuhi dan kalau bisa melebihi keinginan dan harapan masyrakat (Irfan Islamy, 2005).
Bagimana halnya dengan potret kinerja pemerintahan dalam pelayanan umum di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur? Menurut hasil penelitian CPPS-UGM (2001) menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah telah gagal memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, bahkan telah berkembang patologi birokrasi yang memunculkan praktik KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sekala nasional, 59% dari masyarakat pengguna pelayanan publik menilai bahwa kinerja pelayanan publik adalah buruk. Scara khusus masyarakat Jawa Timur juga menilai bahwa kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan masih belum memuaskan. Ini terbukti dari banyaknya keluhan pengguna pelayanan baik secara langsung ataupun lewat media (masa/elektronik) terhadap proses, produk, sistem, biaya, waktu, dan standar mutu serta kinerja pelayanan yang masih jauh dari keinginan dan harapan masyarakat. Realitas ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang mahasiswa PTN/PTS (Strata 1 sampai S3) di Jawa Timur di seputar problematika pelayanan publik (administratif, barang, dan jasa) di mana hasilnya juga menunjukkan bukti masih rendahnya mutu pelayanan publik sehingga masyarakat tidak puas (M. Irfan Islamy, 2005).
Kalau kita jujur, selama 60 tahun kemerdekaan, warga negara telah melaksanakan kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak, retribusi, dan kewajiban lainnya (bahkan kalau tidak ditunaikan, negara memberikan sanksi). Namun pada sisi yang lain, warga negara belum mendapat jaminan pasti atas pelayanan publik yang baik. Artinya belum terjamin adanya checks & balances antara kewajiban warga negara dengan tanggung jawab negara.
Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kesuksesan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik (public services) merupakan kunci utamanya. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan apartur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi program primadona bagi Pemerintah Daerah manapun.
Standar pelayanan tidak sekedar diumumkan (semacam papan yang memuat lama waktu, biaya, dan sebagainya), tetapi tidak menggambarkan peran partisipasi masyarakat, namun ditetapkan sepihak dengan tidak adanya kontrak. Akibatnya persyaratan pelayanan publik hanya terpampang dalam papan yang indah - menggantung pada loket-loket pelayanan, namun tidak ada jaminan dapat mencegah perilaku korup dan penyalahgunaan wewenang dengan memeras masyarakat yang memerlukan pelayanan (Ibnu Tricahyo, 2005).
Melalui kajian ini, penulis bermaksud menawarkan konsep (baru) dalam kebijakan pelayanan publik yaitu: kebijakan pelayanan publik yang pro civil society dan kebijakan pelayanan publik yang berbasis hukum. Untuk menghindari terjadinya kerancuan pemahaman, terlebih dahulu penting dijelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik di satu pihak dan pelayanan publik di pihak yang lain.

Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik
Pemahaman terhadap kebijakan publik (public policy), paling tidak berkisar pada tiga hal penting yaitu: perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik (Riant Nugroho D, 2004). Dalam kesempatan yang terbatas ini, penulis lebih fokus pada pembahasan tentang perumusan kebijakan publik.
Sedangkan kata “public policy” yang sering kali diterjemahkan bebas dengan ‘kebijakan publik’, dalam khasanah ilmu administrasi publik dimaknai secara beragam yaitu tergantung sudut mana akan digunakan. Menurut James P. Lester (2000) kebijakan publik adalah “proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didisain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil ataukah masih direncanakan.”
Secara lebih sederhana kebijakan publik dapat dipahami sebagai jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dalam konteks Indonesia cita-cita dan tujuan negara kita adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu “manajemen pencapaian tujuan nasional.”
Dari pemahaman di atas, sebetulnya kebijakan publik itu mudah dipahami, karena maknanya adalah “hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional”. Kebijakan publik juga mudah diukur, karena ukurannya sudah jelas yakni “sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.” Namun, bukan berarti kebijakan publik itu mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan atau diawasi, karena kebijakan publik itu menyangkut faktor-faktor politik, hukum, dan lebih-lebih apabila bersinggungan dengan faktor ekonomi. Terbukti dalam kurun penyelenggaraan negara di negeri tercinta ini, kebijakan publik yang diterapkan oleh masing-masing Presidennya juga berbeda-beda, bak pelangi pagi sehabis musim hujan.
Presieden Soekarno lebih memilih jalan populis-politik, dan dapat dikatakan hasilnya masih jauh dari target, dan ia jatuh karena krisis politik. Presiden Soeharto memilih jalan pragmatis-elitis-ekonomis, dan dapat mencapai keberhasilan namun keberhasilannya rapuh di dalam dan akhirnya jatuh ketika ada krisis ekonomi. Presiden Habibi hanya melakukan stabilisasi politik agar pesawat yang sudah meluncur ke bawah tidak jatuh dan terhempas. Ia berhasil, namun tidak dapat melanjutkan karena krisis kepercayaan. Presiden Gus Dur lebih memilih jalan supra demokratis karena membiarkan semua orang berbicara dan mengerjakan apa saja yang dianggap baik. Hasilnya, Indonesia belajar untuk berdemokrasi secara absolut, meski biaya yang harus dibayar sangat mahal. Presiden Megawati secara hati-hati belajar dari kegagalan pendahulunya, namun hingga habis masa jabatannya belum menemukan dan menentukan pilihan tegas, sehingga terkesan perjalanan pembangunan Indonesia pada posisi ambigu (penuh keragu-raguan). Presiden SBY sekarang ini sedang mencoba mengawinkan jalan antara penyelenggaraan negara secara demokratis dengan mencoba menjadikan isu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum sebagai ikon utamanya. Tanda-tanda ke arah perbaikan masih samar-samar terlihat, di samping masih terlalu dini untuk mengevaluasi perjalanan kepresidenan yang belum genap dua tahun.
Manajemen pencapaian tujuan nasional oleh masing-masing Presiden di atas pilihannya berbeda-beda, karena tentu disesuaikan oleh kondisi riil dan kondisi obyektif yang ada. Hal ini juga akan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah. Yang jelas, perbedaan karakter pemimpin akan menyebabkan perbedaan paradigma, perbedaan paradigma akan mempengaruhi pada kebijakan publik yang diambilnya, demikian seterusnya sampai pada tataran praktis yaitu perbedaan pada tugas pelayanan publiknya. Oleh karena itu, di antara tugas-tugas penting pemerintah yang paling terpenting adalah merumuskan kebijakan publik.
1.Ada isu/masalah publik. Ia disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang, menyangkut keselamatan bersama, berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu semacam ini biasanya dijadikan agenda politik untuk diselesaikan.
2.Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh pengelola negara dan termasuk warga negaranya.
3.Setelah dirumuskan, kebijakan publik itu kemudian dilaksanakan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah), masyarakat, atau pemerintah bersama-sama masyarakat, dan stake holder lainnya.
4.Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan setelah itu diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru dalam penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar serta telah diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5.Implementasi kebijakan publik bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6.Di dalam jangka panjang kebijakan publik tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impak/dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.
Dalam perumusan kebijakan publik yang paling mendasar biasanya dikaitkan dengan tiga jenis tugas pokok yang diperlukan masyarakat, agar mereka hidup, tumbuh, dan berkembang yaitu: tugas pelayanan publik, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan.
Tugas pelayanan publik adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau denagan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu-pun mampu menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lembaga eksekutif (pemerintah sebagai pelaksana). Tugas pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya membangun produktivitas dari masyarakat dan mengkreasikan nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan ini menjadi misi dari organisasi ekonomi/dunia usaha atau lembaga bisnis. Sedangkan tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non-for-profit. Organisasi-organisasi nirlaba ciri utamanya adalah organisasi yang memiliki kompetensi pokok di bidang pemberdayaan.
Menurut Kantor Kementerian PAN, pelayanan publik adalah “segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan” (Lihat Naskah Akademik RUU tentang Pelayanan Publik). Sedangkan menurut Komisi Hukum Nasional dalam kajiannya merilis, Pelayanan Publik adalah “suatu kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi atau Undang-undang kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas suatu pelayanan (publik).”
Khusus terhadap tugas pelayanan umum (publik) yang diselenggrakan pemerintah tersebut, secara umum dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga macam yaitu: Pertama, pelayanan primer. Pelayanan primer adalah pelayanan yang ‘paling mendasar’ atau dapat disebut juga ‘pelayanan minimum’, seperti: pelayanan kewargaan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan ekonomi. Kedua, pelayanan sekunder yaitu pelayanan pendukung namun bersifat kelompok spesifik. Dan ketiga, pelayanan tersier yaitu pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik.
Terhadap perumusan kebijakan dalam pelayanan minimum sejak awal harus dirumuskan standar pokok pelaksanaan dan standar pokok audit implementasi kebijakannya. Penentuan standar pokok pelaksanaan dan standar pokok audit implementasinya dikelompokkan lagi dalam tiga isu utama, yaitu:
1.Kebijakan dari pelayanan minimum, yaitu kebijakan yang sudah ada dan kebijakan yang akan dibuat.
2.Implementasi pelayanan minimum, terdiri dari; manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, mekanisme, dan pembiayaan.
3.Nilai pelayanan minimum, yang terdiri dari indikator; akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan responsivitas.
Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa tugas pemberian pelayanan minimum ini merupakan tugas pokok yang diemban oleh pemerintah dan sekaligus menjadi tolok ukur akan keberhasilan kinerja pemerintahnya. Karena itu tugas pelayanan minimum ini harus dijadikan komitmen politiknya, yang kemudian disusun dalam rancangan strategis, sistem evaluasi, sistem pendampingan, dan sitem audit secara baik dan proporsional. Satu kata kunci untuk menilai seberapa jauh pemerintah sudah melakukan standar pelayanan minimum sesuai dengan misi, standar acuan, dan standar audit terhadap tugas yang diembannya adalah terletak pada nilai akuntabilitas, karena akuntabilitas adalah ruh/jiwa dari prinsip good governance.

Kebijakan Publik yang Pro Civil Society
Berbicara tentang kebijakan publik yang pro civil society, mau tidak mau kita akan membicarakan hubungan antara negara dengan masyarakat baik dalam konteks sistem demokrasi maupun dalam administrasi publik. Atau lebih sederhananya dapat dilacak pada faktor-faktor apa yang memungkinkan kebijakan publik itu memberikan penguatan pada civil society dalam suatu negara atau daerah. Menurut Eddi Wibowo, dkk. (2004), setidaknya ada tiga faktor yang harus diperhatikan yaitu: budaya politik yang kondusif, tingkat kesatuan dalam civil society (utamanya dalam dua hal yang strategis yaitu kesamaan dalam visi dan misi serta adanya jaringan kerja sama dan partisipasi di antara unsur-unsur civil society dalam masyarakat), dan dukungan dana (baik yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari bantuan luar negari).
Dalam praktik bernegara (utamanya di negara-negara yang sedang berkembang), ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam proses mempengaruhi kebijakan yang mendukung civil society. Meskipun tidak semua praktik penguatan civil society di beberapa negara itu berhasil, tapi paling tidak ketiga faktor tersebut turut berkontribusi dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pelayanan publik.
Setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mengintervensi faktor-faktor yang memungkin penguatan civil society tersebut. Tujuannya adalah tiada lain, agar proses penguatan civil society berjalan bersamaan dengan berlangsungnya proses kebijakan publik. Dengan kata lain, peluang penguatan civil society harus dibuka sejak awal proses perumusan kebijakan publik itu berlangsung hingga tahap evaluasi, dan begitu seterusnya bergulir secara berkelanjutan. Kata kuncinya terletak pada partisipasi masyarakat, dan partisipasi merupakan salah satu prinsippenting dari good gevernance. Berikut ini bagan alur tentang proses penguatan civil society melalui kebijakan pelayanan publik yang sedang berlangsung.



Kebijakan Publik yang Berbasis Hukum
Secara filosofis, kebijakan publik itu dapat disebut hukum dalam arti yang luas yaitu sebagai sesuatu yang mengikat dan memaksa demi tercapainya tujuan. Karena itu, konsepsi negara hukum yang ideal menurut Aristoteles lebih dekat dengan “keadilan” (Rumokoy, 2001). Hal ini dapat dielaborasikan mulai dari hukum (kebijakan publik) yang paling tinggi yaitu konstitusi/UUD 1945 sampai peraturan yang terendah. Pemahaman atas kebijakan publik sebagai sebuah hukum itu berfungsi untuk memastikan apakah setiap warga negara untuk memperoleh apa yang menjadi haknya itu telah sesuai dengan koridor hukum, demikian halnya pada saat menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, makna keadilan itu harus dipahami tidak hanya secara distributif (sama rata - sama rasa) tetapi juga secara komutatif (siapa yang menanam akan mengetam).
Konsepsi kebijakan pelayanan publik itu harus berdasar dan bersumber pada hukum itu sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri. Menurut Syahran Basah (1993) bahwa secara sosiologis fungsi hukum itu antara lain sebagai: pengarah, pendorong, pemersatu, penjamin kepastian hukum, dan tegaknya keadilan. Dalam kesempatan yang lain beliau juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pelayanan publik itu harus dapat dipertanggung-jawabkan baik secara moral dan secara hukum. Pertanggung-jawaban secara moral langsung kepada Tuhan YME dan pertanggung-jawaban secara hukum; batas atasnya adalah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan batas bawahnya tidak boleh nelanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (Syahran Basah, (2001) Pendapat yang terakhir ini oleh murid-muridnya disebut dengan teori “pertanggung-jawaban hukum batas atas – dan batas bawah”.
Dalam konteks pemahaman seperti di atas, hemat penulis kebijakan publik itu bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara serampangan, dan bahkan mengabaikan aspek kontrol maupun evaluasi. Sebab, dalam praktik penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik itu semuanya seharusnya sudah diatur dalam dan oleh hukum.
Secara hierarkis cantolan hukum di bidang kebijakan pelayanan publik ini dapat ditelusuri mulai dari:
1.Pasal 1 (3), Pasal 4 (2), Pasal 18 (2 dan 6), Pasal 28B (2), 28C (1), 28D (2), 28F, 28H (1), 28I (2)UUD 1945.
2.Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3.UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4.UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5.Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6.Pasal 10, 11, 13 UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7.Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Umum.
9.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/Kep/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat – Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
10.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.26/Kep/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
11.Sekarang ini RUU tentang Pelayanan Publik belum disahkan, dan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik sedang dipersiapkan.
12.Dan lain sebagainya.
Dengan demikian jelaslah bahwa persoalan tentang pelayanan publik sudah diatur dan diamanatkan mulai dari Konstitusi sampai peraturan teknis sebagaimana tergambar di atas. Itu artinya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik harus memenuhi hak-hak warga masyarakat. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, gagasan mengembangkan hukum dalam rangka pelayanan publik menjadi sangat relevan. Orientasi otonomi daerah antara lain meliputi peranserta masyarakat dan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.
Saat ini sedang disiapkan atau dibahas RUU maupun Raperda Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik. Secara garis besar sudah dimuat ketentuan mengenai ruang lingkup pelayanan publik, asas-asas dalam pelayanan publik, tujuan, hak dan kewajiban penerima pelayanan publik, hak dan kewajiaban penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian sengketanya. Hanya ada sedikit kritik terhadap RUU dan Raperda di atas, yaitu belum jelasnya siapa yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik, serta minimnya cakupan dari ruang lingkup partisipasi masyarakat.

Pengaturan Pelayanan Publik Melalui Perda, Suatu Rekomendasi.
Era otonomi mengharuskan pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang profesional, sehingga dapat mengupayakan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang berkualitas perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak diragukan. Kunci dari pelayanan publik terletak pada kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prassarana penunjang.
Pemerintah Daerah di era otonomi tidak bisa tidak harus mempunyai tolok ukur yang terbuka, bisa diakses masyarakat, dan sekaligus digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat umum. Standarisasi jangka waktu, service yang baik, dan biaya yang pasti merupakan dambaan masyarakat dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi yang positif untuk mengurangi KKN.
Indikator kualitas pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi berikut (Amy Y.S. Rahayu, 1997):
a.Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu, tempat informasi dan sebagainya.
b.Realibility: kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
c.Responsivness: kesanggupan untuk membantui dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
d.Assurance: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
e.Emphaty: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.
Kemanfaatan pengaturan pelayanan birokrasi melalui Peraturan Daerah di sektor ekonomi (Position Paper Raperda Pelayanan Publik), meliputi :
a.Pelayanan yang efisien yaitu bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas ekonomi seperti meminimumkan biaya.
b.Integritas dalam pelayan dengan menghindari keterpengaruhan kepentingan pihak lain selain memaksimalkan kepentingan publik.
c.Pelayanan non diskriminatif
d.Keputusan dan pekerjaan pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan
e.Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang mampu memebrikan alasan rasional dalam hal penyediaan pelayanan.
f.Pelayanan yang customer oriented pada kepentingan publik.
Dari perspektif sosial budaya masuknya pelayanan publik dalam Peraturan Daerah yang memperhatikan aspek sosial budaya ini, hendaknya di wujudkan dalam berbagai bentuk, tidak hanya lisan dan tulisan, tetapi juga sikap dan simbol-simbol. Publik membutuhkan kenyamanan, keramahan dan kerendahhatian dari orang-orang yang melayani.
Pelayanan publik yang humanis yang mengerti akan kebutuhan masyarakat akan menciptakan budaya dan pola hubungan yang positif antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Pola hubungan semacam ini akan mengembalikan paradigma kekuasaan ke dalam ruang publik sehingga kekuasaan akan menjadi terbatas dan pemilik kekuasaan akan kembali di tangan rakyat. Sisi keuntungan apabila pelayanan publik ini di masukkan dalam Peraturan Daerah adalah :
a.Jaminan hukum.
b.Terjaminnya mekanisme dan prosedur pelayanan publik.
c.Adanya jaminan hukum dalam melakukan kontrol dan evaluasi dari publik.
d.Terciptanya akuntabilitas.
e.Tercipatnya transparansi.
f.Memperkecil peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Satu hal yang hampir terlewatkan untuk direkomendasikan adalah pentingnya mengembangkan e-Government, setelah penataan kebijakan pelayanan publik melalui peraturan perundang-uandangan (Perda termasuk di dalamnya). Sebab, dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbasis kemajuan elektronik (e-Government), Insya Allah dapat meminimalisir terjadinya praktik pelayanan publik yang berbelit-belit, tumpang tindih, memakan waktu lama, dan high cost economy.

*******





Sumber Bacaan:

Eddy Wibowo, dkk., Kebijakan Publik Pro Civil Society, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004.
Ibnu Tricahyo, Urgensinya Pengaturan tentang Pelayanan Publik, Makalah tidak dipublikasikan, 2005.
Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
______, Upaya Meningkatkan Mutu Kinerja Pelayanan Publik di Jawa Timur, Makalah Tidak dipublikasikan, 2005.
Laster, P. James and Joseph Stewart, Public Policy an Evolutionary Approach, Wadsworth, USA, 2000.
Riant Nugroho D., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT. Elex Medio Komputindo, Jakarta, 2004.
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
Sukarwo, Kepemimpinan Lokal dan Praktek Democratic Governance Dalam Pelayanan Publik, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2005.
Syahran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Alumni, Bandung, 1993.
______, Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 2002.
Windraty Siallagan, e_Government: Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik, Makalah Tidak Dipublikasikan, tt.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang U-ndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Umum.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/Kep/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat – Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.26/Kep/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Paper ini dipresentasikan pada kegiatan Diskusi Roundtable Tata Kelola Kebijakan Publik yang difasilitasi oleh MCW Malang bekerja sama dengan YAPPIKA Jakarta pada tanggal 19-20 Desember 2005 di hotel University Inn-Sengkaling-Malang-Jawa Timur

Kabari Bos

 

Copyright © 2009 by KABARI BOS Powered By Blogger Design by ET